Jokowi Kukuh Jaga Kedaulatan, Dubes Tiongkok Dekati Prabowo

KETUA Fraksi Hanura DPR RI Inas N Zubir menduga banyak keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menjaga kedaulatan negara yang memberatkan Tiongkok. Karenanya, negeri yang tengah memperluas kekuatan ekonomi dan militer di kawasan Asia itu cenderung memilih Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2019.

"Keputusan Jokowi dengan mengganti nama Laut Cina Selatan menjadi Laut Natuna Utara menimbulkan protes dari Beijing dan membuka mata dunia bahwa Indonesia adalah bangsa besar yang memiliki kedaulatan atas daratan dan lautan-nya dan tidak bisa diganggu gugat," terangnya dalam keterangan resmi, Minggu (30/9)

Menurut dia, keputusan Jokowi itu juga membuat lawan politik dalam negeri malu. Pasalnya, selama ini, mereka selalu menghujat Jokowi dengan istilah antek asing sampai kacung Tiongkok.

Beijing tentunya tidak akan berhenti hanya sekedar protes, kata dia, tapi juga akan berupaya menjatuhkan Jokowi dalam Pemilu 2019 melalui operasi intelejen yang akan melibatkan lawan politik Jokowi maupun oposisi melalui berbagai cara.

Di antaranya yang sudah berjalan adalah menyelundupkan tenaga kerja Tiongkok ke Indonesia lalu menginformasikan kepada lawan politik Jokowi, untuk kemudian di-blow up di media untuk dijadikan head line seolah-olah Jokowi telah menerima sebanyak-banyaknya tenaga kerja dari Tiongkok.

"Tapi Alhamdulillah pemerintah sigap dan menangkap mereka semua lalu medeportasikan ke negara asalnya," tegasnya.

Selain itu, patut kita duga bahwa gerakan intelejen Tiongkok tidak hanya berhenti dengan membuat isu tenaga kerja Tiongkok tapi juga yang lainnya terkait dengan Tiongkok.

Alasannya, karena Jokowi menolak keinginan Tiongkok melalui perusahaan minyaknya yakni CNOOC untuk memperpanjang pengelolaan lapangan minyak di wilayah kerja Southeast Sumatra (SES) dan menyerahkan ladang minyak tersebut 100% kepada PT Pertamina Hulu Energi (PHE) pada 6 September 2018 yang lalu.

"Ngototnya Jokowi yang lebih mementingkan kedaulatan Indonesia, semakin membuat Beijing berang dan negara Tiongkok dipastikan akan memilih bekerja sama dengan oposisi yang dipimpin Prabowo, yang sekarang ini tidak lagi memiliki logistik banyak untuk maju dalam Pilpres 2019," paparnya.

Kedatangan Xiao Qian, duta besar negara Tiongkok untuk Indonesia ke kediaman Prabowo Subianto pada 26 September 2018, kata Inas, bukan hanya sekedar pertemuan saja, melainkan juga menjajaki kerja sama Indonesia-Tiongkok jika Prabowo terpilih.

Apabila detail kerja sama tersebut menarik bagi Beijing, bisa saja logistik Prabowo dalam Pilres 2019 dijamin aman.

"Tanda-tanda adanya kesepakatan antara Prabowo dengan Beijing nampaknya semakin terang, yakni dengan kehadiran Prabowo dalam ritual perayaan hari nasional Republik Rakyat Cina pada 27 September 2019 di Hotel Sangri-La Jakarta dengan menggunakan beskap hitam yang mirip dengan pakaian pejabat Komunis Cina di era Mao Zedong," ujarnya.

Inas mengatakan Prabowo telah mengejutkan pendukungnya karena selama ini dianggap anti-Tiongkok, tapi dalam perayaan tersebut Prabowo nampak sangat patuh kepada Tiongkok.

Prabowo mengatakan bahwa hubungan antara Indonesia dengan negara Tiongkok sangat penting dan harus dipelihara bahkan ditingkatkan, jika perlu harus dibantu.

"Yang justru menarik adalah Tiongkok membutuhkan bantuan untuk menguasai laut Natuna Utara dan sumber daya alam Indonesia. Maka, bantuan ini akan didapat dari Prabowo Subianto apabila terpilih menjadi Presiden Indonesia," tutupnya. (OL-2)