Visi-Misi Acuan Pembangunan

KOMISI Pemilihan Umum dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menggelar Sosialisasi Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Acara tersebut berkaitan dengan pelaksanaan Pilpres 2019. Visi dan misi presiden dan wapres terpilih akan diterjemahkan menjadi RPJMN 2020-2024. Untuk itu, diperlukan koordinasi antara KPU, peserta pemilu, dan Bappenas.

"Kenapa harus ada sosialisasi, karena visi dan misi capres-cawapres yang kemudian menjadi pemenang pilpres akan diterjemahkan menjadi RPJMN 2020-2024," kata Menteri PPN/Ketua Bappenas Bambang Bro-djonegoro di Kantor KPU, Jakarta, kemarin.

Lewat sosialisasi itu, KPU dan Bappenas ingin memastikan agar capres-cawapres menyampaikan visi-misi yang sejalan dengan UU No 17/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2025.

Dengan demikian, RPJMN yang disusun bisa menggambarkan apa yang akan dilakukan presiden dan wapres selama lima tahun ke depan.

"RPJMN itu akan menggambarkan hal-hal yang bisa dilakukan lima tahun ke depan," jelas mantan Menteri Keuangan itu.

Ketua KPU Arief Budiman menambahkan RPJMN merupakan rencana seluruh elemen negara dalam menjalankan pembangunan. KPU memfasilitasi pasangan capres-cawaapres untuk memahami garis besar pembangunan yang sudah disepakati Bappenas melalui RPJMN 2020-2024. "Dalam membuat visi dan misi, pasangan capres-cawapres harus mengacu pada RPJMN 2020-2025," imbuhnya.

Selain Ketua KPU dan Kepala Bappenas, hadir pula sejumlah komisioner KPU serta perwakilan partai politik pengusung pasangan capres-cawapres.

Revisi

KPU juga mengingatkan kedua pasangan calon presiden dan wapres peserta Pilpres 2019 untuk tidak melakukan perbaik-an visi dan misi setelah debat kandidat. "KPU ingin menyampaikan, kalau misalkan ada yang mau direvisi, dipersilakan. Harapan kami, kalau mau direvisi, jangan sampai dilakukan setelah debat." cetus Arief.

Ia mengingatkan bahwa revisi visi-misi yang telah dipersiapkan paslon sebaiknya dilakukan paling lambat satu hari sebelum debat kandidat dimulai. "Sebaiknya kalau mau direvisi sebelum debat, setidaknya satu hari sebelum debat. Hal ini penting supaya masyarakat sudah dapat informasi yang baru ketika debat dimulai. Kalau sudah debat selesai terus direvisi, kan masyarakat tetap berpatokan pada visi-misi yang lama," terang Arief.

Menurut rencana, debat capres-cawapres akan dilaksanakan di awal 2019. "Kita bikin dari awal 2019. Jadi, dari Januari, Februari, Maret, dan April. Empat bulan itu kita akan bikin debat sebanyak lima kali." jelas Arief.

Ia mengatkan, jika debat sudah dilakukan sekarang, masyarakat akan lupa apa yang dijanjikan dalam visi dan misi setiap pasangan capres-cawapres. "Kalau sekarang debatnya, nanti pada hari pemungutan suara masyarakat sudah lupa, dulu apa ya yang dijanjikan para kandidat. Ya, makanya dibikin lebih dekat dengan hari pemungutan suara."

Komisioner KPU Hasyim Asy'ari menambahkan, debat dilakukan lima kali dengan perincian 2 kali antarcapres, 11kali antarcawapres, dan 2 kali debat antarcapres dan cawapres. (P-2)