Yusril Tegaskan PBB Tidak Mau Sembarang Memberikan Dukungan

KETUA Umum DPP PBB Yusril Irza Mahendra menegaskan, partai yang dipimpinnya belum memutuskan mendukung siapa pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang.

Menurutnya, Pilpres masih akan dilaksanakan hingga beberapa bulan ke depan.

"Jadi langkah PBB itu merupakan suatu langkah yg strategis untuk tidak buru-buru memutuskan mendukung siapa," terang Yusril kepada sejumlah jurnalis saat ditemui di PN Tipikor Jakarta Pusat, Senin (20/9).

Dia menyebutkan, PBB sangat memikirkan hal-hal yang tidak disangka, pasalnya bisa saja terjadi dalam persidangan tiba-tiba ada calon yang bermasalah.

"Kalau kita sudah menyatakan dukungan itu kan enggak bisa ditarik lagi, itu sisi positifnya," ungkap Yusril.

Namun, lanjutnya, ketika ada sisi positif sudah pasti akan ada sisi negatifnya. Oleh karena itu, PBB juga memandang sisi negatifnya anggapan masyarakat.

"Bahwa otomatis kalau memilih capres ini akan milih partai ini, itu betul bahwa kalau misalnya satu partai satu calon, itu yang kami kehendaki," ujar Yusril.

Terkait hal ini, lanjutnya, Yusril sempat berbicara bersama dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan mantan presiden itu pun menyampaikan bahwa pemilihan serentak itu tidak tepat.

"Ada thereshold. Terutama itu memang yang saya lawan ke MK. Dari dulu kan kami menentang itu" terangnya.

Lebih jauh Yusril mengatakan, biasanya yang dipilih adalah partai di mana capres itu berasal, hal itu pun emporia.

Misalnya Pemilu 2009 PKB, PPP, PBB dan Demokrat itu bersatu mencalonkan SBY.

"Apa yang terjadi Demokrat naik dua kali lipat, sementara PKB setengah, PPP turun hampir 30%, PBB hilang dari DPR itu pengalaman bagi kami. Tapi kami enggak mau sembarangan dukung Pak Prabowo, yang pasti akan diuntungkan Gerindra karena masyarakat berpikir ini calon dari Gerindra," paparnya.

Oleh karena itu, tambah Yusril, pihaknya sudah membaca berkali-kali aturan yang menyebutkan jika tidak mendukung tidak bisa mengajukan capres pada 2024.

"Saya sudah baca, itu berlaku bagi parpol yang dia itu mempunyai hak mencalonakn presiden, karena kalau partai itu memenuhi unsur 20%," pungkasnya. (OL-3)