Kontestasi Gagasan Lebih Dibutuhkan Ketimbang Provokasi

GERAKAN #2019GantiPresiden menghangat menjelang pilpres 2019. Anggota Tim Kampanye Nasioanl (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin Zuhairi Miswari menuturkan hal tersebut berpotensi menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Pasalnya, gerakan tersebut hanya didasarkan ego emosional sendiri. Menurutnya, bahasa serta narasi yang digunakan dalam gerakan #2019GantiPresiden tidak menunjukan adanya gagasan-gagasan solutif yang seharusnya dimunculkan kepada masyarakat.

"Gerakan itu berpotensi berakibat konflik ditingkat bahwah. Karena bahasa-bahasa yang digunakan bukan bahasa yang mengajak kita beradu argumen dan gagasan. Gerakan itu hanya gerakan emosional dan mengarah kepada polarisasi serta fragmentasi di tengah masyarakat," ujarnya dalam sebuah diskusi di bilangan Cikini, Jakarta, Rabu (12/9).

Ia menilai, seharusnya yang diberikan kepada publik ialah gagasan-gagasan riil yang mengarah kepada peningkatan kesejahteraan rakyat. Diakuinya, hal tersebut telah dilakukan oleh tim TKN dengan menjelaskan aspek-aspek keberhasialan konsep Nawacita jilid 1 yang nantinya akan pula ditawarkan dengan konsep Nawacita jilid 2 di periode kedua kepemimpinan Jokowi.

"Kami akan smpaikn kberhasilan jokowi di Nawacita pertama dan Nawacita kedua. Jadi jelang masa kampanye ini kita akan masuk ke dalam hal yang lebih substantif terkait hajat masyarakat dan kita lihat akan lebih kepada ekonomi, dan kami sudah menyiapkan gagasan starategi-strategi ekonomi keberpihakan kepada rakyat. Postur APBN yang dibacakan presiden kelihatan sekali kita akan mengenjot ekonomi kerakyatan," ujarnya.

Lebih lanjut, Amin mendorong agar dalam kontestasi Pilpres mendatang pertarungan gagasan dapat lebih diperlihatkan. Pasalnya, hal tersebut lebih dibutuhkan ketimbang hanya memprovokasi serta meunjukan kritik tanpa solusi terhadap pemerintah.

"Poinnya politik jangan dijadikan ajang kegaduhan dan keriuhan. Bahasa-bahasa seperti ini yang saya kira, elit-elit politik harus tunjukan keteladanan bagi masyarakat dalam segi menawarkan gagasan-gagasan alternatif. Demokrasi ini adalah untuk merebut hati rakyat bukan memprovokasi rakyat," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat, Poempida Hidayatullah, menilai masayarakt akan lebih membutuhkan ketenangan menjelang Pilpres 2019. Dengan demikian, hal-hal yang menjurus kepada tindakan provokatif menurutnya sudah semestinya tidak dilakukan.

Poempida menilai, dengan adanya pertarungan gagasan serta ide-ide solutif akan membuat masyarakat akan merasa lebih dilibatkan. Pasalnya, seacra relitas, kebutuhan masyarakat bukanlah terkait siapa yang nantinya akan memenangkan kontestasi Pilpres, melainkan hal apa yang bisa ditawarkan dan direalisasikan oleh kedua pasang calon yang nantinya akan berkontestasi.

"Harusnya ditanya kenapa infrasturktur dihangun. Kalau kita mau menyeruakan tuntutan masyarakat pakailah data. Kenapa tidak masuk kesitu, ini kok malah masuk ke persoalan menggantinya," ungkapnya.

Ia pun mengingatkan peran negara dalam hal ini aparat penegak hukum lebih berhati-hati dalam menyikapi fonemena ini. Sikap kehati-hatian tersebut menurutnya perlu agar tidak terjadi konflih horizontal ditingkat masyarakat

"Ini juga ada peran aparat penegak hukum agar tidak menimbulkan konflik horizontal dan menimbulkan ekstremisme. Jadi mari kita bersikap dewasa, saya ingin melihat anak kita bisa melihat para orang tua seperti kita ini memberikan contoh sikap bijaknya," ungkapnya. (OL-3)