Headline
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
DPR setujui surpres pemberian amnesti dan abolisi.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
SAAT memimpin apel siaga di Lapangan Bola Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin, (3/9), Presiden RI Joko Widodo mengatakan tahapan tanggap darurat telah berlalu. Di hadapan 2.250 relawan dari berbagai unsur, Presiden mengatakan saat ini sudah masuk ke tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi kembali NTB.
Adapun fokus yang akan dikerjakan ialah rumah, pasar, puskesmas, sekolah, dan masjid. Menurutnya, saat ini proses verifikasi terhadap rumah yang rusak tengah berjalan. Sebanyak 71 ribu unit rumah yang mengalami kerusakan, baru 19 ribu yang telah terverifikasi.
"Semuanya memang perlu dilihat di lapangan, diverifikasi. Untuk dipastikan bahwa memang bantuan itu harus diberikan memerlukan waktu. Oleh sebab itu kemarin baru 5.293 rumah," pesannya saat memberikan arahan.
Kepada para relawan, ia meminta agar membantu masyarakat membangun kembali rumahnya. Presiden meminta rumah yang dibangun tahan gempa. Pembangunan rumah itu akan didampingi dan dikawal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dibantu oleh para insinyur muda dan mahasiswa teknik. "Karena kita tahu di NTB ini adalah masuk dalam ring of fire, masuk dalam lingkaran cincin api, yang kita tahu tahun 1979 di sini pernah terjadi gempa besar juga," ucapnya.
Untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi NTB, Presiden telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2018. Dalam Inpres tersebut, proses rehabilitasi dan rekonstruksi akan dipimpin langsung oleh Kementerian PUPR. Ia menegaskan akan mengawal proses rekonstruksi hingga selesai
"Saya akan pantau terus, akan saya cek terus, agar NTB segera normal kembali, pulih kembali, aktivitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari bisa berjalan kembali dengan baik," ujarnya.
Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga memberikan apresiasi kepada TNI/Polri, seluruh relawan, baik dari universitas, BUMN, maupun LSM yang telah memberikan tenaga dan pikirannya.
"Terima kasih atas partisipasi saudara-saudara semuanya yang bekerja keras dengan solidaritas yang tinggi kepada saudara-saudara kita di NTB," tandasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya sudah memverifikasi 291 bangunan dari 972 bangunan fasilitas publik yang mengalami kerusakan. Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah dilaksanakan pada 56 unit yang terdiri atas 40 unit sekolah, 4 unit rumah ibadah masjid musala, 3 unit pasar, dan 8 unit rumah sakit puskesmas.
Sementara untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga yang berjumlah 125.000 unit, Basuki menjelaskan proses verifikasi telah dilakukan terhadap 32.800 unit rumah yang terdiri atas 11.400 unit rusak ringan, 3.600 rusak sedang, dan 17.800 rusak berat. Adapun init rumah contoh dengan teknologi RISHA yang tahan gempa telah dibangun di 20 titik lokasi.
Ia menargetkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi rumah akan selesai dalam 6 bulan ke depan
"Depo-depo bangunan di tingkat kecamatan akan segera dibuka untuk kemudahan distribusi material konstruksi sejak minggu ini dalam jumlah yang cukup dan dengan harga yang terjangkau yang dikoordinir oleh Kadin NTB," tandasnya.
Dalam apel siaga ini, selain Basuki, hadir juga Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kepala BNPB Willem Rampangilei, dan Gubernur NTB Muhammad Zainul Majdi. (OL-7)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved