Mendagri Pastikan Pelayanan Pemerintah di Lombok Berjalan Normal

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo memastikan pelayanan pemerintah di lokasi bencana di Nusa Tenggara Barat (NTB) berjalan normal. Meskipun untuk sementara ini operasionalnya terbatas dan dilaksanakan di tenda darurat.

Di Kantor Bupati Lombok Utara misalnya, kantor pusat pemerintahan tersebut roboh dan tidak bisa digunakan untuk operasional. Namun, di area sekitar Kantor Bupati telah berdiri tenda-tenda darurat seperti posko bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tenda logistik, tenda darurat layanan kesehatan, serta tenda pelayanan pemerintahan bagi masyarakat.

Kemendagri pun telah menyerahkan dana Rp3,3 miliar untuk 66 desa dan kecamatan di NTB kepada Gubernur NTB. Dana tersebut bisa digunakan untuk menunjang proses pelayanan masyarakat untuk sementara ini.

“Rp3,3 miliar kita bagikan ke desa dulu minimal buat tenda lah atau apa, pokoknya (pelayanan pemerintahan) jalan dulu,” ujar Tjahjo saat kunjungan kerjanya di Lombok Utara, Selasa (28/8).

Tjahjo menjelaskan proses pemerintahan perlu berjalan normal untuk segera memulai rehabilitasi pascagempa Lombok sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. “(Pelayanan) jalan. Kemarin kalau satu minggu kan wajar karena banyak pegawai kena musibah. Sekarang sudah jalan. Walaupun ada dua orang, pokoknya jalan. Mau bergiliran, pokoknya jalan,” ucap Tjahjo.

Tjahjo meminta para aparatur sipil negara mulai menginventarisasi jumlah warga yang meninggal, jumlah warga yang sakit, jumlah warga yang kehilangan tempat tinggal, hingga tingkat kerusakan rumah warga.

“Datanya supaya valid supaya nanti bisa dibawa Pak Bupati ke tingkat provinsi, karena Pak Presiden menginginkan percepatan pemulihan bencana gempa ini di NTB yang meliputi NTB,” tambah Tjahjo.

Kemendagri juga masih mendata jumlah gedung-gedung pemerintah yang rusak akibat gempa bumi. Menurutnya, pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk perbaikan. Namun, ia belum bisa memastikan kapan proses rehabilitasi bisa rampung.

“Kita lihat dulu, bangun kan tidak bisa cepat, apakah dipindah atau tidak kan belum tahu juga. Mungkin model bangunannya bagaimana, harus disurvei dulu. Jangan seperti di Aceh sudah bangun baru, gempa lagi, bongkar lagi. Kan harus dengan cermat,” ujar Tjahjo.

Selain itu, Tjahjo juga mengingatkan agar proses administrasi dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) para korban gempa bisa berjalan cepat dan gratis. “Langsung diurus, gratis. Dipastikan cepat,” tegas Tjahjo.

Pada kunjungan ini, pihaknya juga menyerahkan bantuan sekitar Rp700 juta untuk para korban gempa. Dana tersebut berasal dari urunan para staf di Kemendagri dan diserahkan melalui Gubernur NTB. (OL-7)