Zulkifli Dianggap Pamer Oposisi

KETUA DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno menilai Ketua MPR Zulkifli Hasan sedang memamerkan eksistensinya sebagai oposisi. Hal itu ditunjukkannya dengan mengungkit-ungkit utang pemerintah.

"Zul ingin menunjukkan peran dan kontribusi kepada tim koalisi lawan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Biasa dalam politik," kata Hendrawan.

Hendrawan menyindir sikap Zulkifli Hasan bersama Partai Amanat Nasional (PAN) di masa lalu. Ia mempertanyakan mengapa PAN baru memperkarakan soal rasio utang pemerintah saat ini.

PAN, kata dia, sejatinya ikut menyetujui di setiap pembahasan dan rancangan anggaran pengeluaran dan pendapatan negara (RAPBN) setiap tahunnya. Hendrawan meminta Zulkifli menilik sikap partainya ke belakang.

"Setiap tahun UU APBN dan UU Pertanggungjawaban APBN dibahas secara detail, diperdebatkan oleh seluruh fraksi. Zul harus baca dokumen-dokumen tersebut, termasuk pandangan dan pendapat Fraksi PAN yang menyetujuinya."

Sebelumnya, Zulkifli menuding penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal pembayaran utang pemerintah menyesatkan.

Menurut Ketua Umum PAN ini ada penjelasan yang keliru dari Sri Mulyani seperti yang diunggah di akun pribadinya.

"Yang menyesatkan itu Menteri Keuangan bukan Ketua MPR. Ini MPR dan DPR lembaga politik, bukan lembaga sosial. Jadi ngomong politik, ini tempatnya," kata Zulkifli.

Menyesatkan

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai pernyataan Zulkifli menyesatkan. Ia membantah pemerintah saat ini tak mampu membayar utang yang telah jatuh tempo.

"Memang utang tidak sepenuhnya warisan masa lalu, tetapi yang disampaikan Zulkifli Hasan bahwa jumlah utang sudah di luar kemampuan negara untuk membayar itu sangat menyesatkan," kata Sarmuji.

Sarmuji mengatakan pernyataan Zulkifli seolah-olah memosisikan negara dalam keadaan darurat sehingga pemerintah disebut tak memilki kemampuan membayar utang.

"Itu memosisikan negara kita dalam keadaan bangkrut," ujarnya.

Sarmuji menuding Zulkifli Hasan seolah tutup mata soal prestasi Pemerintahan Joko Widodo saat ini. Padahal, sejumlah lembaga pemeringkat internasional menempatkan Indonesia sebagai negara layak investasi.

"Sebenarnya Zul bukannya tidak tahu, melainkan akting dia sebagai oposisi sudah over acting," kata Sarmudji.

Sarmuji menambahkan, Zulkifli tidak bisa membandingkan rasio pembayaran utang dengan alokasi anggaran hanya di salah satu sektor.

Menkeu Sri Mulyani pun telah menjelaskan rasio anggaran seperti kesehatan proporsinya dari tahun ke tahun semakin membaik di era Presiden Jokowi.

"Jadi membandingkan dengan salah satu sektor saja itu kesalahan mendasar. Menkeu sudah memberikan perbandingan rasio anggaran kesehatan dengan utang dari beberapa tahun dan proporsinya semakin membaik," jelas Sarmuji.

Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto menilai kritik Zulkifli soal utang merupakan pelajaran bagi pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Menurut dia, pemerintah tidak perlu merespons terlalu berlebihan.

"Tentu kritik ini menjadi obat pemerintah untuk aware dengan kondisi ke depan," kata Didik.

Menurut Didik, kritik Zulkifli seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Pemerintahan Jokowi bukan justru melempar bola ke pemerintahan sebelumnya. (Opn/Pol/Ant/P-1)