Pemerintah Harus Belajar dari Gempa Lombok

PENETAPAN status bencana nasional gempa di Lombok dan Bali masih menjadi perdebatan. Ada pihak yang mengatakan pemerintah dianggap lambat melakukan mitigasi, tetapi ada juga yang menngatakan jika kondisi masih dapat dikendalikan dan belum perlu dijadikan bencana nasional.

Lambatnya penanganan gempa di Lombok dan Bali dianggap sebagai hal yang disayangkan. Status Indonesia sebagai negara rawan bencana dianggap tidak sejalan dengan kemampuan mitigasi bencana yang baik dari pemerintah.

"Kita belum bisa melakukan mitigasi bencana yang baik disetiap bencana. Oleh karena itu, bencana gempa Lombok harus menjadi pembelajaran bagi pemerintah," ujar Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis, di Media Center DPR, Jakarta, (21/8).

Ia mengatakan, dengan kondisi saat ini, pemerintah seharusnya menetapkan gempa Lombok harus menjadi bencana nasional. Jangan hanya melihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 saja, karena itu akan menciptakan perdebatan.

“Kalau kita belajar bencana di daerah, kita seharusnya berpikir berbeda. Bukan lagi berbicara jumlah korban dan kerugian. Tetapi bagaimana penanganan mitigasi dari daerah itu,” ujar Fary.

Bebeda dengan Fary, Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu mengatakan, gempa yang terjadi di Lombok dan Bali masih belum memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bencana Nasional. Ia menganggap kondisinya masih belum pas untuk menaikkan status sebagai bencana nasional.

"Syarat untuk menjadikan bencana nasional itu antara lain pemerintahan daerah yang tidak bisa berfungsi atau lumpuh, tidak ada akses ke sumber daya nasional, dan jika ada aturan yang menghambat penyaluran bantuan serta korban yang besar," ujar Masinton.

Sementara pada gempa Lombok dan Bali, saat ini bantuan pemerintah dalam jumlah yang sangat besar terus mengalir. Pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB) mulai dari bupati sampai gubernur juga terus bergerak memberikan bantuan. Begitu juga soal luas wilayah gempa yang masih di sekitar NTB.

"Bahkan pemerintah melalui Menkeu RI Sri Mulyani dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) siap mengucurkan anggaran penanganan gempa di Lombok dan wilayah lain di NTB sebesar Rp4 triliun,” ujar Masinton.

Sementara itu, pengamat sosial ekonomi Johanes Saragih mengatakan, perdebatan mengebai status bencana nasional merupakan hal yang tidak penting saat ini. Pemerintah dan semua elemen masyarakat harus lebih dulu fokus melakukan mitigasi dan pemulihan dengan cepat di Lombok.

"Jadi fokus saja dulu tangani. Jadikan ini pembelajaran untuk menghadapi bencana ke depan. Pemerintah harus lebih siap," ujar Johanes. (OL-3)