Headline
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Revisi data angka kemiskinan nasional menunggu persetujuan Presiden.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
MENTERI Sosial Idrus Marham dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir diduga terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1 di Provinsi Riau.
Dugaan itu berdasarkan hasil indentifikasi yang dilakukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap rekaman CCTV yang disita di sejumlah tempat yang memperlihatkan adanya sejumlah pertemuan mereka dengan dua tersangka, Eni Maulani Saragih dan Johannes B Kotjo.
"Ada pertemuan yang dilakukan di rumah Sofyan dan kantor Sofyan berdasarkan hasil rekaman CCTV yang disita penyidik," ujar juru bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, kemarin.
Karena itu, lanjutnya, penyidik akan mengklarifikasi rekaman CCTV itu kepada yang bersangkutan. "Pasti akan diklarifikasi, ya," tegas Febri.
Sampai saat ini, penyidik KPK pun belum bisa menguraikan seperti apa keterlibatan Idrus bersama Sofyan dalam kasus dugaan suap PLTU-1 Riau itu, termasuk tujuan sejumlah pertemuan yang dilakukan antara Mensos dan Dirut PLN itu. "Yang pasti pemeriksaan masih akan dilakukan terhadap keduanya," tandas Febri.
Idrus telah dua kali menjalani pemeriksaan sebagai saksi terkait dengan kasus PLTU Riau-1 di KPK, sedangkan Sofyan baru menghadiri satu kali pemanggilan sebagai saksi. Sebelumnya ia tidak bisa hadir karena ada rapat mendadak bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
"Ada banyak temuan yang perlu diklarifikasi langsung kepada Mensos dan Dirut PLN. Oleh karena itu, akan dijadwalkan kembali pemeriksaan keduanya," terangnya.
Idrus enggan mengomentari pernyataan KPK soal skandal suap proyek pembangunan PLTU Riau-1 itu. "Nanti saja (soal kasus PLTU Riau)," ujarnya singkat ketika dihubungi, kemarin.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved