Pembelian Jet Sukhoi Tunggu Pembebasan Sanksi Embargo AS

PEMERINTAH Indonesia belum bisa memastikan rencana pembelian pesawat tempur Sukhoi (SU-35) dari Rusia. Itu lantaran Amerika Serikat sempat mengeluarkan ancaman embargo terhadap sejumlah negara yang ngotot membeli Sukhoi ketimbang armada serupa dari AS.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat jumpa pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/8), menegaskan Indonesia saat ini dalam posisi menunggu AS membebaskan sanksi tersebut.

"Sanksi itu masih bersifat general. Apalagi ada pernyataan bahwa sangat besar kemungkinannya bahwa ada tiga negara yang bisa dilepaskan dari sanksi, seperti Indonesia, India, dan Vietnam. Makanya sekarang kita tunggu," ujarnya.

Wiranto menyampaikan hal itu seusai menggelar rapat koordinasi khusus menyangkut pengadaan SU-35 dan program pengembangan jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX-IFX). Hadir dalam rapat Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan sejumlah instansi terkait.

"Makanya kita menunggu. Jangan sampai konpers ini mendahului apa yang belum jelas. Makanya saya hati-hati untuk menjelaskan hal-hal yang belum pasti kepada publik sehingga tidak membuat kegelisahan," ungkap Wiranto.

Presiden AS Donald Trump pada Agustus 2017 telah menandatangani Countering America's Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA). Regulasi itu menyoal sanksi kepada negara yang membeli alat utama sistem persenjataan (alutsista) dari Rusia.

Namun, pada Juli 2018 Menteri Pertahanan AS James Norman Mattis mengambil sikap dengan meminta Kongres untuk memberikan keringanan atas sanksi yang diberikan.

Wiranto pun menyambut positif kebijakan AS dengan pengajuan keringanan dan rencana pembebasan sanksi tersebut. "Kalau nekat (membeli) tapi ada sanksi bagaimana? Dipikirkan enggak akibatnya?" kata Wiranto.

Indonesia rencananya akan membeli 11 SU-35 untuk menggantikan F5 yang sudah usang dengan nilai total US$1,14 miliar. Pembayaran atas kebijakan bilateral Indonesia-Rusia itu dilakukan melalui sistem barter, yaitu menukar dengan produk ekspor berupa kopi, kelapa sawit, teh, dan hasil bumi lainnya.

Bahkan, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan Rostec (BUMN Rusia) telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama itu di Moscow, Rusia, pada Agustus silam dan disaksikan Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita. (A-2)