Headline
Koruptor mestinya dihukum seberat-beratnya.
Transisi lingkungan, transisi perilaku, dan transisi teknologi memudahkan orang berperilaku yang berisiko.
POLITIKUS Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lena Maryana Mukti berkeberatan terhadap sikap partai politik yang langsung merekrut calon-calon kepala daerah yang gagal dalam Pilkada 2018 untuk menjadi bakal calon legislatif Pemilu 2019.
Lena mengatakan seharusnya ada sanksi sosial yang lebih dulu diberikan kepada para calon kepala daerah gagal tersebut.
"Harusnya ada ekses tersendiri bagi cakada gagal dalam Pilkada yang berdekatan dengan Pemilu agar tidak langsung bisa jadi caleg. Harusnya diberi hukuman dulu, jangan langsung ikut kontes politik lagi," kata Lena dalam diskusi Perspektif Indonesia bertema Gampang Susah Cari Caleg di Gado-gado Boplo, Jakarta Pusat, Sabtu (14/7).
Selain akan mengancam para caleg petahana, langkah majunya cakada pada Pemilu segera setelah menelan kekalahan dianggap menjadi sebuah kemunduran demokrasi yang juga berdampak pada memburuknya kualitas anggota parlemen.
"Ada sistem merit yang terancam. Partai seharusnya menggunakan merit sistem dalam mengusung caleg. Tapi dengan adanya gelombang jumlah cakada yang kalah justru dimanfaatkan karena dianggap bisa meraih suara karena yang bersangkutan punya modal," ujar Lena.
Hal inilah yang mendorong PPP menurutnya tidak mengikuti langkah sebagian besar parpol untuk merekrut cakada gagal menjadi caleg.
Lena menegaskan dalam mengusung caleg baiknya partai mengusung kader yang sejak awal dibina dan memahami kondisi partai serta ideologinya guna menyalurkannya dalam berbagai pengambilan keputusan di parlemen. (OL-3)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved