Presiden Kaji Gelar Pahlawan bagi Aktivis 98

PRESIDEN Joko Widodo menyatakan akan menindaklanjuti usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Aktivis 98 yang gugur memperjuangkan kebebasan berekspresi dan masyarakat demokratis.

Usulan itu mengemuka dari para Aktivis 98 dalam acara Rembuk Nasional Aktivis 98 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

"Saya akan menindaklanjuti dengan kajian-kajian sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Secepat-cepatnya akan kami sampaikan dan nanti akan kita putuskan," kata Presiden Jokowi saat menutup Rembuk Nasional Aktivis 98 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, kemarin.

Jokowi mengatakan peristiwa-peristiwa pada 1998 merupakan sebuah penanda bahwa pada saat itu telah dibuka ruang selebar-lebarnya untuk kebebasan berekspresi, berpendapat, dan keinginan membentuk masyarakat yang lebih demokratis dan kebebasan pers.

"Saya kira kita harus memiliki penanda bahwa era itu ialah dimulainya sebuah era keterbukaan, kebebasan di negara ini yang kita harapkan dalam jangka panjang memberikan ruang kepada semua untuk memberi kontribusi kepada bangsa dan negara kita," katanya.

Dalam rembuk nasional itu juga diusulkan agar tanggal 7 Juli ditetapkan sebagai hari Bhinneka Tunggal Ika. Terkait usulan ini, Presiden Jokowi juga berjanji akan menindaklanjutinya. "Nantinya juga akan kita sampaikan kalau sudah selesai kita putuskan," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara juga meminta seluruh elemen masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dia tidak mempermasalahkan masyarakat yang berbeda pendapat dan pilihan dalam pemilu.

"Silakan beda pilihan untuk calon wali kota, bupati, gubernur, presiden, silakan. Namun, ingat bahwa kita ialah saudara sebangsa dan setanah air. Jangan karena berbeda politik, berbeda pilihan politik kita saling mencela, mencemooh, menjelekkan. Itu bukan etika dan budaya bangsa kita Indonesia," katanya.

Aktivis 98 juga menyatakan dukungan terhadap Jokowi untuk dua periode. Jokowi hadir didampingi Kepala Staf Presiden Moeldoko dan Ketua DPD Oesman Sapta Odang.