Antisipasi Sentimen dan Politik SARA di Pilpres 2019

MESKI hasil pilkada serentak 2018 menunjukkan politik uang dan politik dinasti tidak lagi begitu berpengaruh, politik SARA dinilai masih harus diwaspadai karena dikhawatirkan bisa kembali terjadi pada Pilpres 2019.

“Untuk politik dinasti, banyak keluarga pimpinan daerah yang kalah. Politik uang juga tidak begitu berpengaruh. Namun, politik SARA dominan dimainkan untuk mendongkrak elektabilitas pasangan calon tertentu,” ungkap Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw saat menjadi narasumber dalam diskusi Membaca Hasil Pilkada 2018, Meneropong Peta Pilpres 2019 di kantor PARA Syndicate, Jakarta, kemarin.

Pembicara lainnya, pendiri Lingkar Madani, Ray Rangkuti, menambahkan politik SARA merupakan salah satu cara baru dalam pesta demokrasi di Indonesia.

“Sangat berpengaruh dan efektif untuk memobilisasi massa di pilkada. Maka, benar-benar harus diantisipasi, terlebih ini kan persoalan umat beragama. Jangan sampai hanya karena ini lalu terjadi perpecahan,” tegas Ray.

Pemilih labil
Jerry juga menyebut hasil pil­kada menjadi peringatan ba­­gi koalisi pendukung Joko Wi­dodo. “Karakter pemilih di Indonesia sangat labil. Pilihan mereka itu tergantung pada permainan isu. Akibatnya, pilihan pun bisa berubah, bahkan mendekati hari pencoblosan,” ungkap Jerry.

Menurut dia, tim Jokowi harus lebih kompak dan stabil saat menjalankan program menje­lang pilpres. Tim juga harus memberikan suatu hal yang konkret sehingga bisa menarik hati pemilih.

Di sisi lain, Jerry mencatat beberapa perbaikan yang perlu dilakukan seusai pilkada serentak. Salah satunya adalah soal kasus kepemilikan nomor induk kependudukan (NIK) pemilih yang lebih dari satu di sejumlah daerah.

Dia menduga NIK pemilih gan­da itu dijadikan sebagai pen­dongkrak suara salah satu pa­sangan tertentu. Karena itu, KPU harus lebih serius dalam memperbaiki administrasi menjelang Pilpres 2019. (Opn/X-11)