Kemendagri Klaim Anggaran Pilkada 2018 Sudah Clear

KEMENTERIAN Dalam Negeri mengatakan pendanaan untuk Pilkada serentak 2018 sudah tidak ada masalah lagi. Pasalnya, 171 daerah yang menggelar pilkada sudah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

"Dari sisi pendanaan sudah clear. Seratus tujuh puluh satu daerah sudah tanda tangan NPHD. Artinya, seluruhnya sudah menganggarkan," kata Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumule Tumbo dalam konferensi pers terkait kesiapan dan dukungan pemerintah dalam pelaksanaan Pilkada, di Kemendagri, Jakarta, Sabtu (23/6).

Adapun perkembangan realisasi pencairan anggaran Pilkada berdasarkan laporan dalam sepekan terakhir ini, kata Sumule, sudah sekitar 83%.

Persentase realisasi anggaran di 171 daerah pun bervariasi. Namun, realisasi tersebut akan terus berkembang jelang pemungutan suara pada 27 Juni mendatang.

"Sekarang masih ke realisasinya," ucapnya.

Ia pun menyampaikan bahwa pihaknya sudah memberikan instruksi kepada kepala daerah untuk mempercepat proses realisasi anggaran pilkada tersebut.

Penyelenggara pun, kata dia, diminta untuk segera mengajukan kebutuhan anggaran kepada pemda agar anggaran yang telah disediakan bisa segera digunakan.

"Sekarang ini, Pemda menunggu permintaan kebutuhan dari penyelenggara. Di dalam pelaksanaannya pun sangat dinamis, tim kami dari Kemendagri memantau terus menerus dan memberikan solusi permasalahan kalau ada yang ragu," pungkasnya. (OL-2)