Cawapres Jokowi Pasung Gerindra

PARTAI Gerindra tidak ingin terburu-buru mengumumkan calon pendamping Prabowo Subianto di ajang Pemilu Presiden 2019. Gerindra i­ngin terlebih dulu mengetahui figur yang akan mendampingi kandidat petahana Joko Widodo.

“Tentunya dengan harapan mitra koalisi kita juga sudah siap untuk melangkah. Kita ingin melihat bagaimana konstelasi setelah Pak Presiden menentukan pasangannya,” kata Ketua Tim Pemenangan Pemilu Gerindra Sandiaga Uno di Balai Kota, Jakarta, kemarin (Selasa, 19/6/2018).

Strategi tersebut, lanjut Sandiaga, menjadi persiapan dalam membentuk koalisi yang lebih solid. Gerindra sejauh ini baru berkoalisi dengan PKS. Tidak menutup kemungkinan bakal ada partai lain yang merapat seperti PAN.

“Petahana kan tentunya memiliki percaya diri yang lebih jelas untuk memasuki tahap-tahap ke depan. Namun, kita (Gerindra) tidak lupa apa yang diinginkan masyarakat yang ada di akar rumput itu,” terang Sandiaga yang juga Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani meminta Joko Widodo dan partai politik pendukung di Pemilu Presiden 2019 segera bersikap terhadap PAN, PKB, dan Demokrat yang sampai saat ini belum menentukan pilihan menjelang kontestasi menuju RI-1.

“Apakah (PAN, PKB, dan Demokrat) masih akan diupayakan untuk diajak berkoalisi semua atau cukup diambil salah satu saja (sebagai bagian dari partai pengusung),” tegas Arsul saat berbincang-bincang dengan Medcom.id di Jakarta, kemarin.

Anggota Komisi III DPR itu menilai PAN, PKB, dan Demokrat, masih terus melakukan manuver politik dengan menyodorkan sosok calon presiden di luar Joko Widodo. Hal itu berkebalikan dengan partai politik pengusung Joko Widodo.

Patenkan
Kalaupun ketiga partai tersebut di atas tidak jadi bergabung, Arsul berpendapat koalisi Jokowi harus segera dipatenkan. Suara PDI Perjuangan, NasDem, Golkar, PPP, dan Hanura, sudah melebihi ambang batas pencalonan presiden.

“Jika soal ini sudah diputuskan, baru kemudian kita melangkah pembicaraan soal calon wakil presiden. Sejauh ini kultur yang terbangun di partai politik pendukung Jokowi tidak menampilkan kesan rebutan posisi calon wakil presiden di ruang publik,” beber dia.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo merespons viralnya isu terkait dengan Poros Mekah dan Poros Beijing di Pemilu Presiden 2019. Menurutnya, saat ini hanya ada dua poros, yakni poros bicara dan bekerja.

“Jangan ada istilah poros-porosan, yang ada dua poros sekarang ini, poros kerja dan poros bicara. Poros kerja itu orang yang kerja, sementara poros bicara itu orang yang bicara saja,” kata Tjahjo di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (18/6).

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan, pendidikan politik harus diberikan agar tidak membuat masyarakat terbelah. Segala bentuk pemilihan, baik pilkada, pemilihan legislatif, maupun pemilihan presiden merupakan momen politik milik masyarakat.

“Saya anak buah Pak Joko Widodo ya saya masuk dalam poros kerja. Kerja yang terbaik sesuai aturan hukum yang ada. Jangan masyarakat dihujani oleh berbagai propaganda yang sifatnya fitnah (Poros Mekah dan Poros Beijing),” tegas dia. (Ant/P-3)