Kemendagri Ajukan Anggaran Rp3,1 T di RAPBN 2019

KOMISI II DPR RI telah mendengarkan penyampaian pagu indikatif Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2019 bagi Kementerian Dalam Negeri sebesar Rp3.140.719.823.000. Pagu ini masih akan dibahas secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2019 selanjutnya.

"Kemendagri dalam rangka untuk mensukseskan program-program di 12 unit kerja (ditjen), maka kami menyampaikan pagu indikatif sebesar Rp3 triliun lebih untuk tahun anggaran 2019," ujar Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/6).

Tjahjo juga meminta kepada Komisi II DPR untuk memperhatikan lebih lanjut mengenai pagu indikatif bagi Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Polpum), yang hanya sebesar Rp237,395 miliar. Menurut Tjahjo anggaran senilai itu tidak mencukupi untuk Ditjen Polpum pada 2019.

Tjahjo menjelaskan Ditjen Polpum memiliki tugas dan tanggung jawab mengkonsolidasikan keamanan pada Pemilu 2019 mendatang. Selain itu, Ditjen Polpum juga akan merealisasikan pencairan anggaran kenaikan dana partai politik sebesar Rp 1.000 per satu suara sah. Termasuk juga soal anggaran bagi lebih dari 300 ribu organisasi masyarakat.

"Bayangkan, ada pemilihan presiden dan wakil presiden, DPR, DPRD, dan DPD. Maka, saya kira anggaran untuk di Polpum masih terbilang kecil. Saya minta kepada pimpinan Komisi II dan Banggar bisa menelaah hal ini. Polpum juga akan merealisasi dana parpol sesuai PP Nomor 1 tahun 2018 sebesar Rp 1.000 per suara sah. Dan juga pos-pos anggaran untuk ormas dalam rangka pemerintah menghadapi tahun politik. Jumlah Ormas di kita itu 382.585 ribu," paparnya.

Pada kesempatan itu, Tjahjo juga menyampaikan Pagu Indikatif RAPBN Tahun 2019 Badan Nasional Pengelola Perbatasan yakni sebesar Rp193.698.340.000. Menurut Tjahjo, anggaran tersebut belum mencukupi pembangunan tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru sesuai dengan permintaan daerah-daerah. Oleh karenanya, Tjahjo meminta penambahan anggaran sebesar Rp30 miliar.

Menanggapi pemaparan Tjahjo, Ketua Komisi II DPR Zainudin Amali mengatakan akan mempelajari usulan tambahan anggaran yang diajukan BNPP sebesar Rp30 miliar dan akan membahasnya secara mendalam pada rapat pembahasan RAPBN 2019 selanjutnya.

“Prinsipnya kami dengar akan segera mempelajari lebih lanjut bersama Badan Anggaran DPR untuk bisa membahas dan memutuskan terkait pengajuan tambahan anggaran Kemendagri dan BNPP di RAPBN 2019,” pungkasnya. (OL-5)