Menpan-RB Nilai Gaji BPIP Setingkat Kementerian

SEBAGAI lembaga setingkat kementerian, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) menilai wajar ketua dan anggota Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP) digaji tinggi.

Menurutnya, gaji tersebut sudah sesuai dengan beban kerja di BPIP. "Ini berdasar pertimbangan beban kerja, dampak yang dihasilkan lembaga tersebut, kemudian terakhir, kapasitas dan kompetensi ketua dan anggota dewan pengarah. Badan ini juga setingkat kementerian," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/5).

Asman juga menjelaskan alasan hak keuangan dewan pengarah lebih besar jika dibandingkan dengan kepala BPIP. Menurutnya, dewan pengarah yang melakukan desain perencanaan hingga pembinaan yang dilakukan oleh badan pembinaan Pancasila tersebut.

"Dan itu kan diisi tokoh tokoh nasional kita, mantan wapres mantan presiden dan tokoh lainnya. Jadi ini bukan sekedar mengawasi, tapi juga mendesain, bagaimana agar ideologi itu bisa masuk sesuai substansi yang kita harapkan, mulai anak-anak sampai dewasa," tandasnya.

Aturan gaji pimpinan BPIP terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 yang diteken Presiden Joko Widodo pada 23 Mei. Dengan Perpres itu, Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan Rp112.548.000 per bulan.

Asman menjelaskan analisis hak keuangan jabatan terhadap kelembagaan BPIP sudah dilakukan sejak tahun lalu. Bahkan sejak badan tersebut berbentuk Unit Kerja Presiden. Analisis dilakukan lintas lembaga, mulai dari Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan dan Kemenpan-RB. "Jadi prosesnya panjang, tidak serta-merta begitu,"pungkasnya. (A-5)