Operasi Berantas Terorisme, Polri Harus Akuntabel

KETUA Setara Institute Hendardi menekankan bahwa seluruh tindakan Polri dalam memberantas terorisme nantinya harus akuntabel dan profesional. Hal itu dilakukan agar Polri tidak melakukan pelanggaran HAM dan mengancam kebebasan warga saat menjalankan tugasnya tersebut.

"Untuk itu, perlu dipastikan adanya standar-standar operasional yang memadai dan perlu disesuaikan dengan UU baru (UU Antiterorisme) ini," kata Hendardi dalam diskusi yang bertema pemberantasan terorisme: legislasi, tindakan polisi dan deradikalisasi, di Jakarta, Sabtu (26/5).

Selain itu, sambung dia, Polri juga harus membangun tradisi baru yakni dalam setiap operasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada rakyat, tanpa mengurangi kerahasiaan operasi tersebut.

Lebih lanjut, ia pun menyoroti tidak adanya pengawasan eksternal dalam UU Antiterorisme yang baru saja disahkan DPR pada Jumat (25/5) kemarin. Karena itu, ia menyarankan kepada Polri untuk memanfaatkan peran Kompolnas dan Komnas HAM sebagai pengawas eksternal.

"Pengawas eksternal tidak diakomodir dalam UU baru itu. Dalam UU baru, DPR memang akan membentuk tim pengawas yang bekerja secara berkelanjutan, tapi karena DPR adalah badan politik, pengawas independen lain tetap dibutuhkan," pungkasnya. (OL-5)