Headline
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Tanpa kejelasan, DPR bisa ganti hakim yang telah dipilih.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA DPR RI Bambang Soesatyo meminta Komisi III DPR mendorong Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) untuk melakukan evaluasi terhadap rasio jumlah sipir di rumah tahanan atau lapas. Hal ini menyusul kerusuhan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok (8/5) menewaskan lima anggota Polri dan satu tahanan kasus terorisme.
"Evaluasi terhadap rasio jumlah sipir yang tidak berbanding lurus terhadap jumlah tahanan guna mengantisipasi terulangnya kerusuhan di dalam lapas," ujarnya, Rabu (9/5).
Tak hanya itu, Bamsoet pun meminta Komisi III mendorong Kepolisian untuk mengusut tuntas dan mengungkapkan secara detail penyebab dan kronologi terjadinya kerusuhan tersebut. Ia juga meminta agar pengamanan dan pengawasan diperketat di Mako Brimob dan sekitarnya.
Agar tidak terulang peristiwa di Mako Brimob di lapas-lapas lain diseluruh Ibdonesia, Bamsoet meminta Komisi III DPR mendorong Kemenkumham untuk lebih meningkatkan program-program pembinaan tahanan yang berkaitan dengan kerohanian dan keterampilan, serta meningkatkan kewaspadaan dan keamanan terhadap setiap tahanan.
"Saya juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terprovokasi dan menyebarkan berita yang belum dikonfirmasi kebenarannya," pungkasnya. (OL-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved