ICW Ingatkan Pemerintah untuk Tegakkan Transparansi Anggaran

KOORDINATOR Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri menegaskan pemerintah harus bisa menggalakkan penerapan transparansi perencanaan dan penyusunan anggaran baik yang melibatkan eksekutif maupun legislatif.

"Kuncinya tak lain adalah transparansi. Serba transparansi baik dari perencanaan, pembahasan hingga nantinya anggaran disahkan," kata Febri saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (5/5).

Penguatan penerapan kebijakan ini menurut Febri demi meminimalisir celah Korupsi. Sebab, banyak mata rantai pembahasan anggaran yang rawan dimanipulasi.

Modus dan upayanya pun sangat beragam. "Kalau dari sisi anggota dewan kan bagaimana mereka bisa mendapatkan uang, dari pemerasan pihak pemerintah supaya lancar, atau bagi-bagi fee proyek, bagi-bagi lapaklah istilahnya," kata Febri.

Sementara itu, dari pihak pemerintah saat merasa tersudut karena rencana dan anggaran tak kunjung lolos, akhirnya ada negosiasi suap.

"Maka dari itu jika transparansi seperti e-government bisa diterapkan benar-benar maksimal, siapa yang mengajukan, siapa yang mengubah, menaikkan atau menurunkan anggaran akan kelihatan di sistem. Itu minimal akan membuat kelihatan siapa yang sedang berbuat," tegasnya.

Sebelumnya, KPK melakukan OTT pada pagi tadi dengan sembilan orang yang ditangkap dan di antaranya terdapat seorang anggota DPR RI. Diduga sembilan orang tersebut berkorupsi yang berkaitan dengan pembahasan APBN-P 2018.(A-5)