Jumat 04 Mei 2018, 08:40 WIB

ICW Nilai Vonis Koruptor masih Kategori Rendah

*/Ant/P-1 | Politik dan Hukum
ICW Nilai Vonis Koruptor masih Kategori Rendah

MI/M IRFAN
Koordinator Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan ICW Tama Satrya Langkun (kanan) bersama dengan anggota Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Lalola Easter, memaparkan hasil penelitian terhadap vonis terpidana kasus korupsi selama 2017 dari pengadilan ti

 

HASIL riset dari ICW terungkap bahwa mayoritas vonis kepada para terdakwa kasus korupsi masih dalam kategori ringan, yakni antara 1-4 tahun. Hal tersebut dipengaruhi penggunaan pasal dakwaan yang hanya terfokus kepada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi.

Kedua pasal tersebut hanya menjatuhkan pidana minimal 4 tahun dan 1 tahun. Adapun penggunaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang agar dapat menimbulkan efek jera melalui pemiskinkan terdakwa korupor amatlah minim.

Hal tersebut diungkapkan oleh Laola Ester selaku anggota ICW Divisi Hukum dan Peradilan saat menjelaskan hasil riset ICW selama kurun waktu Januari-Desember 2017 terkait vonis terhadap terdakwa koruptor. "Penjeraan mengenai denda ataupun pidana tambahan uang tidak maksimal. Terlebih minimnya penggunaan UU TPPU agar memaksimalkan pengembalian aset juga minim," ujarnya.

Dari temuan ICW sekitar 1.127 (81,61%) dari 1.381 terdakwa koruptor divonis ringan oleh pengadilan Tipikor. Dari 1.127 terdakwa yang divonis ringan, 924 diputus di pengadil-an tinggi tingkat pertama pada pengadilan negeri. 190 diputus di pengadilan tingkat banding pada pengadilan tinggi. Serta 13 di tingkat Mahkamah Agung.

Adapun tren pelaku korupsi dari data ICW masih didominasi para pegawai di tingkat pemerintah daerah 456 (32,97%) di peringat pertama, swasta (16,20%) kedua, kepala daerah 94 (6,80%) di peringkat ketiga.

Tahun lalu ICW juga merilis vonis korupsi selama semester I 2017. Vonis kasus korupsi ringan dengan rata-rata 0-4 tahun penjara. ICW menilai ringannya vonis kasus korupsi, salah satunya, karena tuntutan jaksa yang ringan.

Saat itu Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan tuntutan setiap kasus tidak bisa disamaratakan. "Kasus-kasus ini tak bisa digeneralisasi. Ini semuanya kasuistik. Jadi setiap perkara kasuistik, tidak mungkin semuanya dituntut 10 tahun semua," kata Prasetyo kala itu.

Ia menilai jaksa dalam tuntut-annya selalu mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan. Karena itu, dia menilai setiap kasus memiliki permasalahan berbeda dan tidak bisa disamaratakan dengan menuntut tinggi terdakwa koruptor. "Kan ada pertimbangan yang meringankan dan memberatkan. Nanti kalau kita tuntut tinggi, semua dianggap salah semua, kan tidak bisa dianggap rata-rata seperti itu. Ada yang 10, 6, 7, 5, ada yang 4 tahun. Ya memang itu tidak bisa digeneralisasi," ujarnya.

Baca Juga

Antara

Kemlu Pulangkan 13 ABK Yang Ditahan di Vietnam Sejak 2020

👤Ant 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 22:13 WIB
Kapal tersebut sempat ditangkap patroli Bea Cukai Vietnam atas tuduhan melakukan perdagangan rokok ilegal di perairan...
Dpr go.id

Penyusunan Regulasi Butuh Pengawalan Mahasiswa

👤Ant 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 21:10 WIB
Ia juga mengatakan proses penyusunan UU kerap dihantam intervensi oleh pihak yang...
Antara

Jokowi Harus Tunjukan Posisi Indonesia di Asia Tenggara

👤Sri Utami 🕔Minggu 24 Oktober 2021, 17:45 WIB
Presiden Jokowi sudah memberikan prioritas pada diplomasi ekonomi  yang sangat menonjol pada 7 tahun...

E-Paper Media Indonesia

HALAMAN FOKUS EKSTRA 4 HALAMAN

Fokus Edisi

Krisis Energi Eropa akan Memburuk

Jika situasinya tidak membaik dalam beberapa bulan ke depan, ada potensi krisis ekonomi yang menghancurkan

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya