Jaksa Wajib Ubah Pola Pikir dan Budaya Kerja

REFORMASI birokrasi kejaksaan pada hakikatnya merupakan komitmen bersama dari seluruh elemen Korps Adhyaksa untuk berbuat sesuatu, termasuk menciptakan sebuah kondisi atau instrumen-instrumen demi mencapai tujuan reformasi birokrasi. Intinya, perlu dilakukan upaya konkret agar birokrasi yang sakit menjadi sehat.

Hal itu dikatakan Jaksa Agung HM Prasetyo saat membuka acara Bimbingan Teknis Reformasi Birokrasi Kejaksaan, di Gedung Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia, Jakarta Selatan, Rabu (2/5).

"Seandainya ada seseorang yang divonis sakit kolesterol sehingga bertahun-tahun menderita sakit kepala, maka obatnya tidak cukup meminum analgesik. Orang tersebut haruslah memperbaiki pola makan, sehingga dapat mencegah atau mengurangi tumpukan kolesterol di tubuhnya. Demikian itulah tugas reformasi birokrasi," ujar dia.

Reformasi kejaksaan ialah upaya untuk melakukan perubahan pola pikir, budaya kerja, profil, dan perilaku pegawai kejaksaan. Dengan begitu para jaksa diharapkan bisa memiliki integritas tinggi, produktivitas tinggi, bertanggungjawab, dan mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, khususnya dalam rangka menciptakan birokrasi bersih, efektif, efisien, tranparan, serta akuntabel.

Aspek akuntabilitas kinerja kejaksaan merupakan salah satu isu strategis dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di instansi tersebut. Pun penyelenggaraan bimbingan teknis diharapkan dapat menjadi instrumen untuk memberikan pemahaman dan menyatukan pola pikir terkait rencana strategis, rencana kerja, perjanjian kerja, laporan kinerja, serta indikator utama di tataran konseptual, penyusunan, penerapan maupun evaluasinya.

"Pada 2017 kejaksaan telah melaksanakan beberapa kegiatan reformasi birokrasi yang sejalan dengan road map reformasi kejaksaan 2015-2019. Namun, upaya itu masih banyak terfokus pada pemenuhan persyaratan formal, seperti adanya peraturan dan dokumen konseptual. Karenanya, penguatan 9 program reformasi birokrasi kejaksaan masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar bagi kejaksaan."

Prasetyo mengingatkan jajarannya untuk tidak berpuas diri dengan hasil evaluasi reformasi birokrasi tahun 2016, yaitu kategori B dengan nilai 64.75 atau meningkat ketimbang tahun sebelumnya, kategori B dengan nilai 60.53.

Meski terjadi peningkatan, lanjut dia, namun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi justru memberikan rekomendasi atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi kejaksaan tahun 2016. Rekomendasi itu terkait kredibilitas dan keandalan atas dokumen akuntabilitas dan dokumen keuangan kejaksaan di tataran perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

"Oleh karena itu, tim manajemen perubahan dan evaluasi reformasi birokrasi kejaksaan yang telah dibentuk agar menyusun laporan pelaksanaan tugas reformasi birokrasi dengan lebih sempurna dan lebih baik lagi," katanya.

Lebih jauh, terang dia, reformasi birokrasi di era digital sekarang ini hampir pasti bakal mengalami kegagalan jika tidak didukung dengan membangun manajemen pelaksanaan kinerja berbasis elektronik.  Pembangunan harus dilakukan secara terpadu sesuai dengan core bussines, baik di unit kesekretariatan (e-office), manajemen penanganan perkara pidana khusus dan pidana umum (e- case management) maupun management electronic di bidang intelijen, pengawasan, perdata, dan tata usaha negara.

"Miniatur Kejaksaan Republik Indonesia adalah kejaksaan negeri. Maka, membangun manajemen pelaksanaan kinerja berbasis elektronik di kejaksaan negeri adalah fokus utama. Ibaratnya, bila seluruh kejaksaan negeri baik, baiklah seluruh Kejaksaan Republik Indonesia," tandasnya. (A-5)