Perlu Komitmen Berantas Penyelundupan di Perbatasan

TNI, Polri, serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen memberantas penyelundupan yang kerap terjadi di wilayah perbatasan. Upaya tersebut dilakukan dengan meningkatkan sinergi antarinstansi, seperti penertiban dan pene­gakan hukum.

Hal itu disampaikan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto saat meninjau Pos Satgas Pengamanan Perbatasan Darat di Entikong serta Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong dan PLBN Aruk, Kalimantan Barat, Jumat (27/4). “Kita harus mengamankan wilayah perbatasan terhadap penyelundupan barang-barang ilegal,” ujarnya.

Turut hadir Kapolri Jende-ral Tito Karnavian, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Pang-lima 1 Divisi Infanteri Malaysia Mayjen Datuk Stephen Mundaw, Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri Komjen Unggung Cahyo-no, Komandan Korps Brimob Polri Irjen Rudy Sufahriadi, serta Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi.

Hadi tidak menampik kasus penyelundupan sering terjadi di wilayah perbatasan. Menurutnya, TNI dan Polri juga sudah sepakat memberikan bantuan kepada Ditjen Bea dan Cukai dalam menangani persoalan itu.

“Selain di pos lintas batas, kita perlu memikirkan masalah penyelundupan yang juga rawan melalui jalan-jalan tikus. Contohnya, di Pulau Sebatik (Kalimantan Timur), terdapat 2.000 lebih jalan ti-kus,” kata dia.

Dirjen Bea dan Cukai Kemenkeu Heru Pambudi menambahkan, PLBN Jagoi Babang di Kalbar menjadi prioritas untuk penerapan sinergi antara Kemenkeu dan TNI-Polri. Maklum, di sana paling sering ditemukan kasus penyelundupan barang ilegal asal Malaysia.

“Kenapa? Karena di sana infrastrukturnya masih lemah. Apalagi, di seberang (Malaysia) juga belum ada pos lintas batas meski kita pernah meminta dibangun melalui jalur diplomatik. Ini justru berbeda dengan kondisi PLBN Entikong, PLBN Aruk, dan PLBN Nanga Badau yang sudah ideal dan sepadan,” kata Heru.

Saat ini barang ilegal yang diselundupkan berupa aksesori ponsel, tekstil, peralatan elektronik, dan perabotan rumah tangga. Barang-barang bernilai ekonomis itu dibawa melalui Kalimantan untuk dijual di Pulau Jawa. (Gol/P-1)