Tidak Realistis Usulan Rumah Dinas DPR Diganti Tunjangan

PERGANTIAN fasilitas rumah dinas anggota DPR menjadi tunjangan dinilai hanya akan menambah beban negara. Karena itu, pemerintah diminta menolak usulan DPR RI tersebut.

"Itu akan menambah beban anggaran. Terus, rumah dinas DPR mau diapakan? Ini kan nanti jadi mangkrak, rugi aset negara. Jadi usulan tersebut tidak realistis," ujar Deputi Sekretaris Jenderal FITRA Apung Widadi, Jumat (27/4).

Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan mengganti fasilitas rumah dinas dengan uang kompensasi atau tunjangan. Menurutnya, wacana ini digulirkan karena melihat biaya perawatan rumah dinas yang semakin tinggi. Ditambah banyak rumah dinas anggota DPR yang tidak dihuni. Wacana itu pun menuai pro dan kontra dari internal DPR.

Wakil Ketua Fraksi NasDem Johny G Plate mempertanyakan munculnya wacana tersebut. Menurut Johny, bagi anggota DPR yang tidak menempati rumah dinas tidak perlu diberi uang pengganti.

"Kalau banyak yang tidak ditempati anggota DPR tidak perlu rumah dinas kenapa mesti kasih uang lagi? Kalau berpikiran anggota DPR kerja efektif ya itu saya setuju, ini enggak ada hubungannya," ucap Johny.

Selain itu, ia menyarankan anggota DPR memanfaatkan fasilitas yang ada terlebih dahulu tanpa meminta fasilitas lain yang membuat negara mengeluarkan anggaran kembali.

Berbeda dengan Johny, Ketua Fraksi Hanura Inas Nasrullah mendukung wacana ini. Menurutnya, rumah dinas saat ini tidak efisien untuk menunjang kinerja anggota dewan. Selain itu, dia juga mengeluhkan biaya perawatan rumah dinas yang cukup tinggi.

Apabila penggantian rumah dinas dengan uang tunjangan sulit terpenuhi, Inas mengusulkan agar dibangun apartemen di kompleks DPR atau menyewakan apartemen di sekitar kompleks DPR.

"Banyak juga rumah dinas yang tidak dihuni atau dihuni bukan anggota DPR, selain itu biaya perawatannya juga tinggi. Yang menjadi persoalan adalah beberapa lokasi cukup jauh dan dari kompleks DPR serta lalu lintas yang macet parah. Mengatasi kan ada beberapa opsi bisa tunjangan perumahan, membangun apartemen dalam kompleks DPR, dan menyewakan apartemen di sekitar kompleks DPR," paparnya. (X-12)