NasDem Yakin Mayoritas Fraksi Tolak Pansus Angket TKA

WAKIL Ketua DPR RI Fadli Zon sedang menggalang dukungan untuk membentuk panitia khusus (pansus) angket tenaga kerja asing. Pansus tersebut dibentuk untuk menyikapi Perpres nomor 20 tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing.

Ketua Fraksi Partai NasDem Johnny G Plate menilai pembentukan Pansus angket TKA tersebut hanyalah bagian dari politisasi isu oleh pihak oposisi pemerintah. Ia juga menilai Pansus TKA tersebut tidak lebih dari politik paranoid yang hanya menyampaikan informasi tidak benar kepada masyarakat seolah-olah pemerintah tidak berpihak pada tenaga kerja dalam negeri.

Sebaliknya, sambung Johnny, Perpres 20 tahun 2018 mengutamakan tenaga kerja dalam negeri dan mengatur dengan baik pelayan TKA khusus yang dibutuhkan oleh investasi dan industri dalam negeri.

"Tentu ujungnya juga diharapkan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi tenaga kerja lokal. Pansus TKA hanyalah bagian dari strategi the politics of fear mengembangkan musuh-musuh imaginatif, manipulasi informasi dengan harapan terbangunnya ketidaksukaan kepada pemerintah," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (27/4).

Ia meyakini Pansus Angket TKA tidak akan berjalan karena mayoritas fraksi dan anggota DPR RI akan menolaknya. Fraksi NasDem, sambung dia, justru mendorong agar TKA diatur dan diawasi dengan baik dan memastikan transfer of knowledge bisa berlangsung serta penindakan terhadap illegal workers yang masuk ke Indonesia yang tak didukung dengan dokumen yang sah.

Pihaknya juga mendorong agar kebijakan tenaga kerja lebih mengutamakan peningkatan kualitas dan kualifikasi tenaga kerja dalam negeri. Tak hanya itu, Johnny juga mendorong agar high skilled dan low skilled labour Indonesia yang bekerja di negara asing mendapat perlakuan yang baik dan ada perlindungan atas hak dan kewajiban mereka.

Oleh karena itu, pihaknya juga meyakini anggota DPR dari Fraksi Partai NasDem tidak akan ikut menandatangani pembentukan Pansus TKA tersebut.

"Ya, anggota DPR NasDem akan sejalan dengan sikap Fraksi NasDem. Rencana Pansus TKA tidak lebih dari manifestasi sikap xenophobia oposisi yang tidak layak dikembangkan di Indonesia. Paling banter hanya memenuhi syarat admnistratif usulan tetapi proses pansus tidak akan bisa berjalan dan substansi pansus akan ditolak," tegasnya.

Komisi IX DPR RI, kata dia, sudah melakukan rapat kerja dengan Menaker dan menurutnya Komisi IX menerima dengan baik penjelasan Menaker.

"Syarat usulan pun hanya akan dari Gerindra, PKS dan mungkin PAN. Fraksi lainnya menolak," pungkasnya. (X-12)