DPR Koreksi Surat untuk Bangun Gedung

PELAKSANA Tugas (Plt) Sekjen DPR Damayanti mengatakan DPR belum mengirimkan surat usulan pembangunan gedung baru ke pemerintah. Sebab, masih ada koreksi dan penyusunan konsep surat tersebut.

“Karena ada kronologis, surat tidak keluar. Ini lagi di konsep,” kata Damayanti.

Menurut Damayanti pihaknya masih mempertanyakan apakah usulan pembangunan gedung baru terkena imbas kebijakan pemerintah soal memoratorium pembangunan gedung instansi pemerintah. “Minta dispensasi apakah mungkin atau tidak (dilanjutkan),” ujar Damayanti.

Damayanti tak membantah pihaknya akan kembali menggelar rapat dengan pimpinan jika anggaran pembangunan itu ditolak. Dalam rapat, akan ditentukan apakah dana pembangunan dikurangi atau usulannya ditarik.

“Surat sudah dikonsepkan. Kalau sudah cocok, satu dua hari langsung dikirimkan. Kita konsep, jadi nanti diperbaiki. Yang buat surat itu dari sekretariat,” ucap Damayanti.

Penambahan jumlah DPR pada Pemilu 2019 dipastikan akan berimplikasi pada kebutuhan ruang kerja baru para legislator di Kompleks Parlemen. DPR akan menyurati pemerintah untuk mendapatkan kepastian izin untuk melaksanakan pembangunan.

Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) sebelumnya menyatakan bila, penambahan jumlah legislator merujuk pada UU Nomor 2 Tahun 2018, tentang perubahan kedua atas UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Penambahan itu merupakan konsekuensi penambahan daerah pemilihan.

Sesuai dengan yang sudah dianggarkan dalam anggaran belanja dewan dalam APBN 2018, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp601 miliar untuk dua pekerjaan itu.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak pembangunan gedung baru DPR bisa direalisasikan secepatnya. Menurut Fahri, fasilitas gedung DPR saat ini sudah termakan usia dan rusak.  “Lift itu sudah jatuh setiap hari loh, dari 560 anggota itu, enggak ada satu pun yang enggak pernah terjebak di dalam lift loh. Coba Anda tanya saja.’’

Fahri menyadari usulan pembangunan gedung baru DPR pasti mendapat penolakan dari masyarakat. Citra DPR yang kadung dipersepsikan buruk menyulitkan pembangunan teralisasi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR dari Fraksi Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan pemerintah seharusnya tidak tutup mata atas keadaan dan kondisi Gedung DPR yang memang sudah tidak layak menjadi tempat anggota DPR melaksanakan tugas. (Nov/P-1)