DPD Serap Aspirasi Daerah untuk Rumuskan RAPBN 2019

SEKRETARIAT Jenderal DPD menggelar Rapat Koordinasi dengan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi di DKI Jakarta. Rapat tersebut membahas usulan prioritas pembangunan daerah dalam RAPBN 2019.

Pada rapat tersebut, Plt Sekretaris Jenderal DPD Ma'ruf Cahyono menyebutkan bahwa DPD menjadi instrumen penyambung antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan, sehingga aspirasi daerah dapat dipertimbangkan oleh pusat dalam mengambil kebijakan.

Ma'ruf menilai, rakor tersebut sangat penting dan strategis untuk menyatukan cara pandang dalam menyajikan data dan informasi terkait usulan prioritas pembangunan daerah yang perlu diperjuangkan oleh anggota DPD di tingkat nasional.  

“Tugas DPD yang melakukan pengawasan dan pertimbangan sangat strategis, aspirasi masyarakat daerah idealnya mengalir tuntas ke DPD RI, dan hal ini tidak bisa berfungsi maksimal tanpa dukungan dari daerah-daerah,” kata Ma’ruf dalam keterangan tertulis, Kamis (19/4).

Selain penyambung antara pusat dan daerah, Ma'ruf juga menyebutkan bahwa DPD RI kini memiliki tugas baru, yaitu melakukan pengawasan pemerintah daerah. Tugas baru tersebut termakhtub dalam UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dalam Pasal 249 Poin J.

Ma’ruf menyampaikan dalam rangka menjalankan tugas baru ini, Sekretariat Jenderal DPD RI sebagai supporting system telah melakukan berbagai langkah. “Mulai dari tata tertib, petunjuk teknis dan berkoordinasi dengan stakeholder, dan agar tugas ini bisa dijalankan, kami terus melakukan kajian-kajian,” urai Ma’ruf.

Selain itu, Ma'ruf juga berharap agar nantinya ada instrumen yang cukup mudah sebagai panduan dalam melakukan tugas monitoring peraturan daerah. “Akan lebih baik lagi jika perda bisa termonitor secara sistem dan prioritas pembangunan bisa dikomunikasikan ke DPD agar bisa memperkuat perjuangan,” kata Ma’ruf.(X-10)