Preaudit hingga Triple G Mengemuka dari Kandidat Anggota BPK

SELEKSI anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI memunculkan ide dari para kandidat saat  fit and proper test.  Sejumlah ide bahkan menawarkan ide yang out of the box guna mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja BPK, mulai dari penekanan terhadap preaudit hingga konsep Good Government Governance (GGG).

Misalnya saja Widjanarko, Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Institut Bisnis dan Informatika Kosgoro, yang menekankan pentingnya dilakukan preaudit dan juga audit kinerja bukan hanya terfokus kepada audit keuangan semata.

"Di dalam UUD BPK itu, BPK berhak melaksana audit terhadap kinerja bukan hanya keuangan saja, bila ada oknum pegawai yang terbukti, ya oknumnya harus segera dipidanakan atau dipecat," terang Widjanarko dalam sidang fit and proper test nya di DPR, Rabu (18/4).

Dirinya juga mengungkapkan preaudit jarang dilakukan oleh BPK, padahal seharusnya preaudit di utamakan terhadap rencana pembangunan. Namun untuk itu diperlukan tambahan tenaga dari bidang teknik yang memiliki pengetahuan tentang audit. Dirinya juga berharap kedepannya BPK dapat memberikan saran kepada pemerintah.

Anggota dewan yang diberikan kesempatan bertanya rata rata menanyakan tanggapan dari Widjanarko terkait sejumlah persoalan. Misalnya saja penggunaan TI untuk memudahkan kinerja auditor, anggapan status penilaian BPK hanya sebagai prestise hingga pelaksanaan rekomendasi yang cenderung rendah dari temuan BPK.

Secara garis besar Widjanarko dapat menjawab pertanyaan pertanyaan yang dilontarkan oleh anggota dewan. Dirinya sendiri dalam hal preaudit mengusulkan agar dilakukannya revisi UU BPK agar hal tersebut dapat dilakukan karena memang hal tersebut belum masuk kedalam kewenangan BPK.

Di sisi lain Adil Tobing, Dosen Pascasarjana Manajemen Bisnis/Perbankan di Indonesia Banking Scholl menawarkan konsep Good Government Governance (GGG) yang sebetulnya tidak berbeda jauh dari Good Corporate Governence (GCG). Menurutnya seluruh kementerian dan lembaga perlu menerapkan konsep yang serupa guna dapat mencapai tujuan yang di inginkan.

"BPK itu sama saja, hanya cangkangnya saja yang beda, tetapi jeroannya sama. Misalnya dalam kaidah utama itu ada transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kesetaraan. Terutama bila dapat melaksanakan transparansi itu sudah setengah dari tugas, dan itu bukan hanya menerbitkan laporan keuangan tetapi setiap tindakan yang melibatkan keuangan," terang Adil.

Selain itu dirinya juga menyebutkan seringkali laporan BPK atau rekomendasi dari BPK tidak ditindak lanjuti secara serius oleh pihak yang diaudit. Menurutnya hal tersebut terjadi karena BPK tidak memiliki enpowerment dan juga enforcement.

BPK juga diharapkan dapat mengubah strateginya bukan hanya memfokuskan pada efek akhir tetapi lebih kepada pencegahan. Sebab jika hanya after effect, mayoritas uang sudah hilang sehingga orientasinya harus menjadi pencegahan. Untuk itu menurutnya perlu kerja sama dengan pihak pihak lain.(A-5)