Revisi UU BPK Penting untuk Modernisasi

ANGGOTA Komisi XI DPR RI dari Partai Nasdem, Johnny G Plate menyebutkan bahwa revisi UU BPK perlu dilakukan untuk mereformasi BPK guna memperluas kewenangan dalam menjawab kebutuhan hari ini.

Johnny memandang bahwa UU BPK saat ini masih memberikan batasan terhadap lembaga tersebut. Padahal fungsi BPK sebagaimana amanat UU bukan hanya terkait pemeriksaan keuangan, juga termasuk pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan khusus.

"Pemeriksaan kinerja ini butuh keahlian lain seperti teknis dan lainnya apalagi pemeriksaan khusus berhubungan dengan preaudit dan bukan hanya postaudit sehingga dibutuhkan keahlian keahlian teknis. Begitu juga untuk pemeriksaan khusus yang lebih kompleks lagi yang tidak hanya tugas audit dan keahlian audit, juga keahlian tekhnis dan keahlian hukum," terang Johnny kepada Media Indonesia, Rabu (18/4).

Saat ini BPK memang belum bisa merekrut bidang-bidang khusus untuk sesuai dengan bidang portofolio negara yang menjadi objek, karena masih belum dimandatkan di UU. Aturan saat ini hanya berfokus kepada pemeriksaan keuangan yang membuat didominasi dari bidang akuntan.

Selain itu BPK saat ini juga masih lebih berat kepada sisi postaudit sehingga membutuhkan banyak akuntan. Padahal pemeriksaan di dunia saat ini bukan hanya soal postaudit, juga preaudit sehingga perlu dilihat untuk perluasan kedepannya.

Terlebih hasil pemeriksaan BPK, berdasarkan UU sifatnya prosedural administratif. Namun di sisi lain masyarakat berharap dapat melihat pengendalian dan kontrol terhadap belanja negara dan belanja BUMN atau harta negara lain yang tentunya berhubungan dengan target pembangunan.

Johnny mengungkapkan, misalnya apa hubungan suatu status audit dengan pemberantasan korupsi, apa hubungan WTP dengan peningkatan kesejahteraan, apa hubungan dengan peningkatan lapangan pekerjaan atau hubungan pengangguran, apa hubungannya dengan penurunan rakyat miskin dan lainnya

"Hal hal seperti itu yang ingin dilihat karena ini berhubungan dengan APBN. Ini semuanya berkaitan dengan kinerja institusinya, Kinerja itu di ukur melalui penugasan yang ada dalam UU, ini yang belum nyambung," terang Johnny.

"Walau bagaimanapun kerja institusi BPK hasilnya masih sesuai dengan amanat UU dengan tekanan kepada post audit. Dimana umumnya merupakan konfirmasi dari dokumen dan prosedur yang bentuknya berupa kuitansi maupun invoice," lanjut Sekjen Partai Nasdem tersebut.

Jadi menurut Johnny laporan keuangan dari BPK saat ini lebih kepada fair report, sedangkan rakyat menginginkan true report atau sebagaimana adanya yang tentunya lebih sulit lagi jika dikaitkan dengan tujuan pembangunan. Meski saat ini BPK sudah bekerja dengan luar biasa namun belum didukung legalisasi pimer yang memadai sehingga revisi UU BPK tersebut perlu dilakukan.

"BPK itu masuk dalam UUD yang tugasnya secara khusus menjaga uang negara, baik penerimaan negara maupun pengeluaran negara. Dia mengawasi seluruh lembaga negara termasuk yang independen, BUMN, hingga Pemerintah Daerah. Sehingga dibutuhkan BPK yang luar biasa, di sisi itu dibutuhkan reformasi BPK melalui revisi legislasi primer," pungkas Johnny. (A-5)