Penggantian Wakil Ketua MPR Tunggu Restu Dewan Pembina

WACANA mengenai pergantian posisi Wakil Ketua MPR RI terus bergulir. Wakil Ketua MPR RI saat ini, Mahyudin, bersikukuh dirinya enggan lengser dari posisi saat ini. Selain melanggar Undang-Undang (UU) MD3, menurut Wahyudin, wacana tersebut juga belum mengantongi restu dari dewan pembina Partai Golkar.

"Pimpinan itu kan banyak ya, apalagi Golkar ada dewan-dewan. Ada empat dewan, yaitu dewan pakar, dewan kehormatan, dewan pembina, dan dewan pimpinan pusat. Sejauh ini kan baru isu sepihak dari dewan pimpinan pusat. Dewan pembina juga belum ada restu untuk ke sana," ujar Mahyudin seusai menghadiri acara Roadshow Seminar Motivasi di Universitas 17 Agustus Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (11/4).

Sebelumnya, berdasarkan keputusan rapat pleno, DPP Partai Golkar telah menyepakati untuk melakukan pergantian kursi pimpinan MPR RI, dari Mahyudin ke Siti Hediati Hariyadi--nama lengkap Titiek Soeharto. Hal itu pun membuat Mahyudin bergeming, ia enggan digeser dari posisinya di MPR dan menyebut bahwa hal tersebut berpotensi melanggar UU MD3.

Menurut Mahyudin, sudah seharusnya dirinya taat pada hukum yang berlaku sebagai panglima dalam berkehidupan berkebangsaan dan bernegara di Indonesia. Dalam UU MD3 seorang pimpinan MPR hanya bisa digantikan oleh sebab-sebab tertentu, diantaranya meninggal dunia atau mengundurkan diri.

"Saya sendiri sebenarnya lebih menjunjung hukum itu. Kenapa? karena saya diangkat menjadi pejabat negara melalui sebuah sumpah. Tentu saja saya tidak akan mengundurkan diri hanya karena ada usulan orang yang minta saya legowo. Saya bingung juga," imbuhnya.

Berdasarkan itu, menurut Mahyudin, jika dirinya mengundurkan diri maka ia sama saja dengan mengkhianati sumpah dan jabatan. Untuk saat ini, ia hanya akan tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Wakil Ketua MPR RI.

"Kalau kata pepatah, 'anjing menggonggong, khafilah berlalu'. Saya tetap kerjakan tugas dan tanggung jawab sebaga Wakil Ketua MPR dan saya tidak akan mengundurkan diri," tambahnya.

Ketika ditanyai mengenai siapa yang akan menggantikan dirinya, Mahyudin pun enggan menyebut nama. Saat ini pun dirinya belum berkomunikasi dengan partai lebih jauh lagi. "Saya tidak tahu, yang di media kan sudah disebut namanya tapi saya tidak berminat untuk menyebut nama-nama siapa yang mau menggantikan saya. Biar masyarakat yang menilai," tuturnya.

Mahyudin pun mengklaim dirinya merupakan satu-satunya pemimpin dari Kalimantan Timur yang maju menyuarakan suara warga Kaltim di pemerintah pusat. Ia menyayangkan, dirinya direncanakan untuk lengser oleh partai sementara tidak banyak putra daerah yang maju ke pemerintah pusat.

Untuk itu, di depan ribuan mahasiswa ia berharap akan ada kader-kader  dari Kalimantan Timur yang bisa menyusul jejak dirinya di Pemerintah Pusat.

"Belum ada orang Kaltim yang jadi menteri di republik ini. Jangankan mimpi jadi presiden, jadi menteri saja. Untung ada saya di MPR RI tapi mau digeser. Itupun enggak bisa." kelakarnya di penghujung pidatonya. (A-5)