Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KOMISI I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dirjen PPI Kemenkominfo dan Dirjen Dukcapil dan Kemendagri membahas tentang pendalaman sistem keamanan data pelanggan.
Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan pihaknya menjadi institusi yang menyediakan nomor verifikator. Adapun dua nomor verifikator dalam registrasi kartu prabayar adalah NIK (nomor induk kependudukan) dan nomor KK (kartu keluarga). Zudan menegaskan pihaknya hanya bisa menyatakan bahwa NIK dan KK yang didaftarkan sesuai atau tidak sesuai dengan nomor HP yang bersangkutan.
"Dua nomor ini hanya untuk menyatakan bahwa No HP dengan NIK dan KK-nya sesuai. Dukcapil hanya menyatakan NIK dan KK sesuai atau tidak sesuai. Tidak bisa membuka data ikutannya. Siapa pemilik NIK dan pemilik KK itu tidak bisa dibuka," ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/4).
Pihaknya juga turut menanggapi soal isu kebocoran data sejuta pengguna Facebook Indonesia. Ia menjelaskan, bahwa isu ini muncul pertama kali dari media sosial ketika ada satu orang yang mengatakan bahwa NIK-nya dipakai berkali-kali. Akhirnya pihaknya melakukan tracking down dimana isu ini terjadi bersama dengan Indosat.
"Kami melakukan pelacakan dan mendapatkan bahwa kebocoran ini terjadi ketika ada seorang pelanggan tidak bisa mendaftar melalui nomor HP-nya dan menyerahkannya ke outlet dengan menyerahkan NIK dan No KK. Dari outlet itu, NIK dan KK-nya dipakai untuk mendaftarkan orang yang lain. Kejadiannya seperti itu ini data yang saya peroleh dari Indosat," terangnya.
Zudan juga memastikan tidak ada data yang keluar dari Ditjen Dukcapil terkait data pelanggan selular. Untuk diketahui, total akses NIK untuk pendaftaran kartu prabayar dari tanggal 10 oktober 2017 sampai dengan 4 april 2018 sejumlah 405.993.971. Sedangkan nomor HP yang tercapat Ditjen Dukcapil mencapai 367.452.952.
"Apa yang menjadi isu kebocoran data tidak bersumber dari sistem di Dukcapil tetapi berasal dari NIK dan No KK yang diberikan kepada masyarakat untuk mendaftar. Saya sampaikan juga di dunia maya sudah banyak juga nomor KK, NIK dan seterusnya," pungkasnya. (A-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved