Ketua DPR: Pilkada Langsung Perlu Dikaji Lagi

KETUA DPR RI Bambang Soesatyo mengimbau semua pihak tidak menciptakan kegaduhan menjelang Pilkada serentak 2018, Pileg dan Pilpres 2019. Stabilitas keamanan maupun stabilitas sosial politik harus terjaga dengan baik agar penyelenggaraan pesta demokrasi tidak ternodai dengan kericuhan maupun konflik horisontal.

"Jangan sampai pesta demokrasi dinodai oleh kerusuhan dan perpecahan bangsa, walaupun kondisi penyelenggaraan Pilkada yang telah kita lakukan selama ini membuka celah bagi politik biaya tinggi, korupsi maupun kerusuhan sosial. Ini yang harus kita antisipasi bersama," ujar Bambang saat menerima Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di ruang kerja Pimpinan DPR, Jakarta, Jumat (6/4).

Karena itu, ia secara pribadi meminta pemerintah mengkaji penyelenggaraan pilkada langsung yang sudah diterapkan selama ini. Apakah efeknya membawa lebih banyak manfaat atau mudharatnya bagi bangsa. Terlebih beban politik dalam penyelenggaraan Pilkada langsung sangat tinggi, bukan hanya terhadap kandidat yang maju dalam pemilihan, juga terhadap keuangan negara sebagai penyelenggara.

"Kalau memang hasil kajian menyatakan Pilkada langsung lebih banyak membawa mudharat, kita harus terima sebagai sebuah kenyataan. Demokrasi yang berkualitas tidak hanya diukur dari sistem pemilihan langsung. Pemilihan kepala daerah melalui sistem perwakilan di DPRD juga tidak mengurangi nilai kualitas demokrasi. Yang terpenting prosesnya penuh transparansi," tandasnya.

Namun demikian, Bambang berpandangan untuk pileg dan pilpres tetap harus dilakukan secara langsung. Cukup pilkada yang proses pemilihannya dikembalikan melalui DPRD.

Sebenarnya dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, mekanisme pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara tidak langsung. Namun, pemerintah yang saat itu dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak setuju, alasannya masyarakat lebih menghendaki pemilihan dilakukan secara langsung.

Akhirnya, Presiden SBY mengeluarkan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang mengubah mekanisme pemilihan dari tidak langsung menjadi langsung.

Khusus menghadapi pesta demokrasi Pileg dan Pilpres yang merupakan hajatan besar bangsa Indonesia, Bambang akan mengintensifkan koordinasi antara DPR dengan instasi penyelenggara Pemilu seperti KPU, Bawaslu, maupun Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian.

"DPR ingin pastikan, para penyelenggara Pemilu sudah memahami dan memetakan berbagai potensi konflik maupun kerawanan di berbagai daerah dalam menghadapi pileg dan pilpres. Gesekan maupun konflik horisontal bisa jadi tak terhindarkan, karena itu kita harus antisipasi sedini mungkin," pungkasnya. (X-12)