Presiden Ingin Sistem Identitas Tunggal Dikebut

PRESIDEN Joko Widodo menginstruksikan Kementerian Dalam Negeri mereformasi sistem pelayanan kependudukan. Menurutnya, reformasi ini penting mengingat pelayanan kependudukan bersinggungan langsung dengan kepentingan publik.

"Bagi rakyat kepemilikan KTP dan kartu keluarga sangat dibutuhkan karena digunakan dalam mengakses setiap layanan publik. Seperti pemasangan listrik, membuka rekening di bank lain, urus paspor dan yang lain-lainnya," ujar Presiden Jokowi ketika membuka rapat terbatas di Kantor Presiden, Rabu (4/4).

Untuk itu, ia meminta sistem identitas tunggal bisa segera diwujudkan. Kemendagri, jelas Jokowi, harus membuat payung hukum berupa peraturan menteri agar pembuatan KTP elektronik bisa dipercepat.

"Saya minta agar sistem identitas tunggal bisa segera terwujud yang ditopang data dan informasi administrasi kependudukan yang ada dan terintegrasi," ujarnya.

Selain itu, ia meminta Kemendagri melakukan strategi jemput bola untuk wilayah-wilayah yang akses ke pusat pemerintahan sulit karena faktor geografis.

"Jangan sampai rakyat menunggu lama. Kalau ada peraturan menterinya, di bawah pelayanan KTP-E akan lebih cepat dan bila perlu juga dilakukan strategi jemput bola. Terutama di wilayah-wilayah yang akses ke pemerintahan sangat jauh dan sulit terjangkau karena kendala geografis," tandasnya. (X-12)