Presiden Perintahkan Menteri Pangkas 100 Aturan Tiap Bulan

MESKI telah banyak memangkas aturan-aturan yang menghambat investasi, Presiden Joko Widodo belum puas. Saat ini sedikitnya terdapat 42 ribu aturan yang terkait dengan perizinan dan investasi. Jokowi mengatakan, jumlah tersebut masih terlalu banyak.

Pasalnya, ia masih menemukan banyak aturan yang tumpang tindih dan menghambat daya saing. Oleh sebab itu, Presiden meminta kementerian kembali menggencarkan pemangkasan regulasi setingkat peraturan menteri.

"Saya targetkan setiap menteri sebulan minim 100 regulasi harus dipotong. Bulan kemarin Kementeria ESDM memotong 151 peraturan yang menghambat. Di Kementan ada 160 dipotong," ujar Presiden ketika membuka Rapat Kerja Pemerintah di JI-EXPO, Kemayoran, Jakarta, Rabu (28/3).

Rapat tersebut dihadiri oleh bupati, wali kota dan pimpinan DPRD seluruh Indonesia.

Menurut Presiden, memangkas regulasi di tingkat kementerian lebih mudah ketimbang merevisi UU yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, bahkan tahunan.

Presiden mengatakan, pemangkasan aturan terkait perizinan dan investasi juga harus dilakukan pemerintah daerah. "Pemerintah daerah juga harus berani seperti itu. Kalau enggak, kita akan kejepit oleh aturan yang kita buat sendiri. Kan lucu banget kita ini," tandasnya.

Pada kesempatan itu, Presiden mendengarkan keluhan Wali Kota Dumai Zulkifli AS. Menurut Zulkifli, PP No 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan yang mengatur Amdal bisa keluar jika sudah ada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Padahal, RTRW wilayah Dumai hingga saat ini belum disahkan oleh Pemprov Riau. Akibatnya, banyak investor hengkang ke negara lain. Padahal, Pemkot Dumai sudah mengadu kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Agraria tapi belum menghasilkan solusi.

"Khusus Dumai, sudah lima tahun RTRW mati. Untuk investasi di Dumai, kami menghimpun Rp30 triliun untuk 2016 saja. Tapi karena RTRW belum selesai hingga detik ini, investor lari ke Kamboja, Vietnam, Laos, dan Thailand," ujarnya. (X-12)