Headline
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Utusan AS mengungkapkan Dewan Perdamaian juga akan beroperasi di wilayah selain Gaza.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tahun ini menargetkan penerbitan sertifikat untuk 7 juta bidang tanah.
Jumlah tersebut jauh di atas target yang ditetapkan tahun lalu yakni 5 juta sertifikat bidang tanah dengan realisasi akhir mencapai 5,2 juta sertifikat bidang tanah di 33 provinsi.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, kemarin, mengungkapkan dengan memiliki sertifikat tanah, masyarakat bisa lebih mudah dalam mengakses permodalan melalui perbankan. Sertifikat tersebut, lanjutnya, dapat digunakan sebagai jaminan karena merupakan sebuah aset.
"Setiap saya ke daerah, masyarakat senang mendapatkan sertifikat tanah. Sertifikat Itu merupakan bukti hak yang paling hakiki atas kepemilikan tanah di Indonesia. Tanah yang memiliki sertifikat bukanlah aset mati," ujar Sofyan melalui keterangan resmi, Jumat (23/3).
Untuk memenuhi target di tahun ini dan di tahun-tahun mendatang, kementerian ATR akan mengoptimalkan program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL).
Menurut Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 35 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat (1), PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.
Objek PTSL adalah seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah BUMN/BUMD, tanah desa, tanah negara, tanah masyarakat hukum adat, termasuk kawasan hutan, dan bidang tanah lainnya.
Dengan program itu, pemerintah mencanangkan target untuk dapat menerbitkan 126 juta bidang tanah hingga 2025 mendatang. (A-5)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved