Masyarakat Terbantu Program Sertifikat Jokowi-JK

ANGGOTA Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi, menilai kritikan Amien Rais yang menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah sebagai kebohongan karena ada 74% tanah di negeri ini dikuasai kelompok tertentu tidak hanya terjadi di era pemerintahan Presiden RI Joko Widodo tetapi juga terjadi pada era pemerintahan sebelumnya.

"Saat ini ada 2,4 juta hektare lahan hutan menjadi perkebunan. Nah, 2,2 juta hektare lahan tersebut perizinannya terjadi di era SBY (2004-2014) yang mana sebanyak 1,6 juta hektare perizinan diberikan oleh Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang notabene kader dan besan Pak Amien Rais. Seharusnya sebelum melontarkan kritikan, konfirmasi terlebih dahulu ke Zulhas agar tidak menimbulkan fitnah," ujar pria yang akrab disapa Awiek kepada Media Indonesia, Jumat (23/3).

Lebih lanjut kata dia, program sertifikasi lahan itu juga merupakan kelanjutan dari pemerintahan selanjutnya dan di era Jokowi semakin dipercepat melaui Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga, sambung dia, tanah memiliki legalitas dan jelas siapa pemiliknya.

"Kemudian nilai tanah menjadi naik. Soal ada masyarakat desa yang terjerat rentenir akibat menggadaikan sertifikat tanah, ya itu kembali ke masing-masing masyarakat jangan lantas menyalahkan pemerintah yang telah membantu dalam urusan sertifikat. Kalau di tempat saya justru masyarakat terbantu," pungkasnya.

Secara terpisah, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian menilai kritik Partai Amanat Nasional (PAN) terkait pembagian sertifikat tanah justru anti terhadap pembangunan masyarakat. Menurut Hetifah, seharusnya masyarakat bukan dilarang untuk memanfaatkan sertifikat tanah yang diberikan, melainkan diedukasi agar tidak terjerat rentenir.

"Kalau saya melihatnya anti-pembangunan secara individu. Lha, kan rakyat jangan diberikan itu dan tidak diperbolehkan pinjam uang. Kalau kita ingin membangun ekonomi, kalau dia pengusaha kecil terus dilarang pinjam uang, kan tidak begitu. Masyarakat boleh pinjam uang, tapi harus yakin bahwa bisnisnya cukup menjanjikan dan bisa mengembalikan itu. Justru harus didorong supaya ekonomi itu tumbuh," ujar Hetifah. (A-5)