Alamak, Ongkos Jadi Gubernur Bisa Tembus Rp100 Miliar

BANYAKNYA pejabat negara yang terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak dipungkiri oleh Wakil Ketua MPR Mahyudin sebagai produk dari buruknya sistem demokrasi di Indonesia.

"Biaya politik di Indonesia sangat mahal, itu harus diakui. Jadi enggak aneh kalau banyak pelaku demokrasi yang justru tersandung kasus korupsi,” papar Mahyudin di hadapan 500-an mahasiswa Universitas Negeri Padang yang mengikuti ‘Roadshow: Spirit of Indonesia’ di Sumatra Barat, Kamis (22/3).

"Untuk mencalonkan diri jadi gubernur saja, seorang kandidat mesti mengeluarkan ongkos untuk berbagai pembiayaan bisa di atas puluhan miliar rupiah, bahkan bisa Rp100 miliar. Enggak bohong ini. Ini sangat timpang jauh dengan gaji seorang gubernur yang tidak sampai Rp50 juta. Akhirnya banyak yang tersandung perbuatan koruptif untuk mengembalikan ongkos politiknya itu," ucap politikus Partai Golkar tersebut.

Ditegaskan Mahyudin, demokrasi Indonesia memang masih jauh panggang dari api. Karena itu tak aneh jika sejumlah kalangan mewacanakan pengembalian sistem pemilihan kepala daerah ke rezim pemilihan oleh DPRD agar biaya demokrasi jadi murah dan mudah diawasi.

"Jadi jika anggota DPRD berjumlah 50 orang, tinggal kirim saja dua agen KPK buat menjaga dan memantau 50 anggota itu. DPRD jadi tidak bisa main-main sehingga potensi korupsi bisa ditekan dan Indonesia akan lebih baik ke depannya," ujarnya.

Mahyudin mengingatkan bahwa cita-cita rakyat Indonesia bukan demokrasi. Demokrasi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan dan cita-cita bersama yakni mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

"Dengan praktik demokrasi yang baik dan benar, serta tidak mahal, kondisi adil dan makmur akan dirasakan rakyat. Rakyat akan mudah mengakses pendidikan, pekerjaan, pembangunan yang merata di seluruh daerah," ungkapnya.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga menjadi pembicara dalam acara itu meminta kalangan muda, terutama mahasiswa, untuk tak alergi dengan politik. Sebaliknya, mahasiswa harus melek politik karena tugasnya sebagai agen perubahan.

"Justru ini tugas mahasiswa sebagai agen perubahan untuk memberi kesadaran pada lingkungannya supaya memilih pemimpin daerah dan nasional dengan oenuh kesadaran. Jadi bukan karena balas budi, atau dibayar, apalagi karena sembako,” ujarnya. (X-12)