GBHN akan Dihidupkan Lagi, BPIP Konsultasi ke Presiden

AMANDEMEN terbatas Undang-Undang Dasar 1945 untuk memberikan kewenangan bagi MPR menyusun dan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dikonsultasikan dengan Presiden Joko Widodo.

Meski wewenang amendemen ada di MPR, dukungan Presiden sebagai kepala negara tetap dibutuhkan. Hal tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan Presiden dengan Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/3).

Dewan pengarah BPIP yang hadir ialah Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri beserta tujuh anggota dewan pengarah lain, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Ma'arif, Said Agil Siradj, Ma'ruf Amin, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe dan Wisnu Bawa Tenaya.

"Tadi Ibu Mega menyampaikan itu. Jadi perlu ada haluan negara, MPR jadi lembaga tinggi negara. Presiden merespons bagus," ujar Amin seusai pertemuan.

Ia menambahkan, penyusunan GBHN ini agar visi misi Presiden bisa sejalan dengan kepala daerah. Ia menilai, saat ini sering terjadi ketidakselarasan antara program Presiden selaku kepala negara dan kepala daerah. Namun, Amin menjelaskan pembahasan soal Amandemen UUD 1945 dan GBHN masih secara garis besar, belum membahas terperinci.

"Tentu dibicarakan MPR, BPIP, supaya ada haluan negara supaya kepala negara, gubernur, bupati ada arahan pembangunan. Tapi tidak detail, pokok-pokok saja," tandasnya.

Pembahasan amendemen terbatas untuk GBHN di MPR terhenti sejak muncul pertama kali pada 2016.

Sementara itu, Megawati mengatakan, BPIP melaporkan hasil pertemuan mereka dengan MPR beberapa waktu lalu kepada Presiden. Dalam pertemuan dengan MPR, disepakati penting adanya amendemen terbatas terhadap UUD 1945 untuk menghadirkan lagi GBHN. GBHN dibutuhkan supaya pembangunan oleh pemerintah pusat ataupun daerah lebih terarah dan berkelanjutan.

"Salah satu yang kami laporkan ialah pertemuan dengan MPR yang menurut saya hal ini harus segera dilaporkan kepada Presiden," ujarnya. (X-12)