DPR Minta Penjelasan BPK Soal Dugaan Penyalahgunaan Dana Otsus Papua

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan memanggil BPK untuk menjelaskan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana otsus Papua, khususnya terhadap bidang pendidikan dan kesehatan.

Hal itu ditegaskan Ketua DPR RI Bambang Soesatyo merespons dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana otonomi khusus (otsus) Papua dari tahun 2011 hingga 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Ia meminta Komisi XI DPR memanggil BPK untuk menjelaskan dugaan penyalahgunaan pengelolaan dana otsus Papua, khususnya terhadap bidang pendidikan dan kesehatan.

“Meminta Komisi XI DPR mendorong Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) setempat melakukan pendampingan dan evaluasi berkala terhadap penggunaan dana otsus untuk meminimalisasi adanya penyalahgunaan dana otsus,” ujarnya di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (7/3).

Bambang juga meminta Komisi II DPR melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan dana otsus sesuai dengan usulan dan membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua.

“Komisi II melalui Kementerian Dalam Negeri perlu mendorong Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota agar melakukan pembinaan terhadap aparat daerah setempat, sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam mengelola dana otsus Papua,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan mengevaluasi dana otonomi khusus (otsus) yang dikucurkan buat tiga daerah, yakni Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Papua. Pemerintah ingin melihat apakah penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan peruntukannya.

Wacana evaluasi dana otonomi khusus muncul usai kejadian luar biasa gizi buruk dan campak yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua. Besaran dana yang diturunkan pemerintah pusat dinilai tak setimpal dengan kondisi masyarakat Papua saat ini.(OL-3)