KPK Beri Atensi Besar terhadap Politik Dinasti

KEMBALI terjaringnya kepala daerah yang berasal dari lingkaran dinasti politik dalam kasus korupsi membuat KPK angkat bicara. Terakhir yang diciduk dalam kegiatan OTT KPK ialah Wali Kota Kendari Adriatma Dwi Putra dan ayahnya, Asrun mantan Wali Kota Kendari dua periode 2007-2017 yang juga akan maju sebagai Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra).

"Dinasti politik menjadi atensi dari KPK karena kecenderungan untuk memiliki atau meraup semua hak kekayaan yang ada di wilayah kewenangannya," terang Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan dalam konferensi persnya di Jakarta, Kamis (1/3).

Basaria menjelaskan selama ini KPK selalu mengawasi perjalanan para kepala daerah khususnya yang cenderung mengarah menjadi politik dinasti di daerahnya.

Menurutnya, politik dinasti dilakukan karena para kepala daerah itu cenderung nyaman dengan posisinya dan mengambil keuntugan dari situasinya saat ketika berkuasa. "Hal itu sudah terbukti dari kasus-kasus sebelumnya yang ditangani KPK," terang Basaria.

Tahun lalu KPK sebenarnya sudah menyuarakan pendapat serupa dalam kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari. Rita adalah anak dari Syaukani Rais, bupati pertama Kutai Kertanegara pasca-pemekaran 1999-2004 dan kembali terpilih pada 2004 namun terhenti karena terjaring KPK.

Juga politik dinasti lainnya seperti yang terjadi di Banten dan sejumlah daerah lainnya.

Memang, kata Basaria, tidak semua dinasti politik berbuat korupsi. Namun kemungkinan dan peluang itu sangat terbuka.

Pemerintah juga pernah menyoroti persoalan politik dinasti tersebut, seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada awal Januari 2017. Menurut Sri dinasti politik berpotensi menghambat kemajuan dan kemakmuran dari masyarakat di sebuah negara.

"Negara tersebut tidak pernah naik ke tataran high income country. Cirinya ialah tata kelola dan institusi bersih serta efektif (di negara itu) tertinggal dari kemajuan ekonominya. Aspirasi kelas menengah yang menginginkan pemerintahan bersih dan akuntabel berakhir dengan kekecewaan. Penyakit inilah yang disebut elite capture," kata Sri Mulyani, ketika itu.

Sri Mulyani mengartikan elite capture sebagai elite atau kelompok di lingkungan mereka yang menguasai negara dan memfokuskan kebijakan untuk kebaikan mereka. Negara yang tidak bisa lepas dari elite capture umumnya terkungkung dalam middle income trap.

Menurut Sri, pola yang sama juga meruyak di daerah bersamaan dengan berlakunya kebijakan desentralisasi.

"Dana transfer ke daerah lebih besar dari belanja kementerian. Bila pemimpin daerah hanya berasal dari keluarga atau orang dekat, itu contoh nyata elite capture. Elite menguasai sumber daya ekonomi dengan mengorbankan rakyat,” terang Sri. (X-12)