Tidak Ada Opsi Grasi, Baasyir Segera Berstatus Tahanan Rumah

MESKI mempertimbangkan alasan kemanusiaan, pemerintah masih mengkhawatirkan pengaruh terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir. Kondisi kesehatan Baasyir kini memburuk dan tengah dibantarkan di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan, Presiden Joko Widodo menaruh perhatian terhadap kondisi kesehatan pemimpin organisasi radikal Jamaah Ansharut Tauhid (JAT) itu. Presiden meminta agar status Baasyir sebagai tahanan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat menjadi tahanan rumah.

"Presiden yang meminta menjadi tahanan rumah. Alasan beliau (presiden) sangat manusiawi karena usia (Baasyir) sudah tua dan faktor kesehatannya," ujar Ryamizard seusai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (1/3).

Ryamizard mengaku menghadap Presiden Jokowi guna melaporkan hasil pertemuannya dengan keluarga Baasyir di Sukoharjo, Jawa Tengah, pada Selasa (27/2).

Pihak keluarga, jelas Ryamizard, memberi jaminan bahwa Baasyir yang berusia 79 tahun itu akan bersikap baik selama berstatus tahanan rumah. Jaminan itu menjadi alasan pemerintah mengubah status tahanan Baasyir. "Dia sudah janji baiat-baiat itu enggak (dilakukan), apalagi mengajak orang (jadi teroris). Saya rasa bagus," tuturnya.

Untuk diketahui, Abu Bakar Ba'asyir divonis penjara 15 tahun oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tahun 2011 lalu, karena dinilai terbukti merencanakan atau menggerakkan pelatihan militer di Aceh.

Sebelumnya, pada 2004, Baasyir juga dinyatakan bersalah oleh PN Jakarta Selatan arena terbukti terlibat dalam peristiwa bom Bali dan bom Hotel JW Marriott. Ia divonis hukuman 2.6 tahun penjara.

Baasyir telah menjalani hukuman selama hampir tujuh tahun di penjara. Awalnya ia dihukum di Lapas Nusakambangan, Jawa Tengah. Namun, karena kondisi kesehatan yang menurun, ia dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor.

Rekam jejak Baasyir tersebut, menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengabaikan opsi pemberian grasi karena risikonya besar. Meski demikian, ia menegaskan memang tidak ada pembicaraan seputar grasi dalam pertemuannya dengan Presiden.

"Gak sampai ke sana (grasi) sih. Kalau dibebaskan, lalu ada apa-apa, pemerintah lagi katanya yang salah. Tahanan rumah saja sudah lebih bagus. Suadaranya, cucunya bisa ke sana kaya rumah sendiri," tandasnya.

Pemerintah belum menentukan lokasi rumah tahanan. Menurut Ryamizard, keputusan itu menunggu hasil kajian pihak-pihak terkait, seperti kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM. Ia memastikan pemerintah tetap akan melakukan penjagaan maksimal di rumah tahanan. Hal itu juga demi keselamatan Baasyir.

"Jangan sampai pendukung yang memujanya lalu menganggap dia sekarang berubah (jadi propemerintah), kan yang bahaya dia (Baasyir) sendiri. Jadi keamanannya kita yang tanggung," tandasnya.

Terpisah, Presiden Jokowi mengatakan telah meyetujui pembantaran Baasyir. Menurut Presiden, persetujuannya semata karena faktor kemanusiaan.

"Semua, kalau ada yang sakit, tentu kita peduli untuk membawa ke rumah sakit. Untuk disembuhkan," ujarnya di Istana Negara, Jakarta. Terkait pemberian grasi, Jokowi mengatakan belum menerima permintaan tersebut. (OL-3)