NasDem: Jangan Berkoalisi Dengan Syarat Dapatkan Posisi Cawapres

HINGGA saat ini partai politik pendukung Joko Widodo (Jokowi) belum bertemu khusus membahas siapa Cawapres yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 mendatang. Diungkapkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai NasDem Johny G Plate bahwa partai politik masih berkonsentrasi untuk memenangkan Pilkada 2018.

"Masih lama, masih ada waktu. Calonnya masih di kantong pimpinan partai masing-masing dan ini harus dibicarakan dengan Presiden. Yang pasti, NasDem menyerahkan sepenuhnya soal Cawapres ke Presiden Jokowi," ujar Johnny saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (1/3).

Menurutnya Cawapres Jokowi di Pilpres 2019 mendatang harus memiliki chemistry dan visi misi yang sama dengan Jokowi. Tak hanya itu, sambung dia, Cawapres harus memiliki basis elektoral guna menambah elektabilitas Jokowi. "Yang terpenting, harus bisa menjalankan pemerintahan yang baik agar tidak ribut di tengah jalan," tandasnya.

Ia berharap Pilpres 2019 tidak bernasib sama dengan Pilkada 2018, dimana ada fenomena partai politik menarik dukungan dari pasangan calon yang diusungnya di Pilkada serentak 2018. Pihaknya juga berharap partai politik yang ingin bergabung masuk ke dalam koalisi mematok syarat untuk mendapatkan posisi tertentu.

"Pilpres tidak akan bernasib sama dengan Pilkada yang bisa bongkar pasang dari satu kabupaten ke kabupaten lain. Ini pemimpin nasional. Jangan bergabung dengan koalisi agar bisa mendapatkan (posisi) Cawapres. Itu tidak cocok. Harus serius berkoalisi," tandasnya.

Johnny menambahkan sosok Cawapres pendamping Jokowi tidak perlu berasal dari komponen manapun. Yang terpenting menurut dia, harus memiliki kecocokan atau chemistry dengan Jokowi. Selain itu, kata dia, pertimbangan dalam rangka regenerasi politik juga penting.

"Semua faktor itu akan jadi pertimbangan yang mana yang dominan. Akan dibicarakan kombinasi mana yang paling cocok melalui putra atau putri terbaik Indonesia," pungkasnya.

Untuk diketahui, satu per satu partai mulai menyebut nama bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Joko Widodo di Pilpres 2019. Ada yang malu-malu, ada yang terang-terangan mendeklarasikan diri dengan memasang baliho dan membentuk relawan di berbagai daerah.

Partai Hanura juga telah menyiapkan Ketua Dewan Pembinanya, Wiranto, sebagai cawapres pada Pilpres 2019. Untuk itu, Wasekjen Partai Hanura, Tridianto berharap Jokowi bisa menggandeng Wiranto menjadi pendampinginya di 2019 mendatang. "Kami sangat berharap cawapresnya ya Pak Wiranto," ujar Tridianto.

Menurutnya, ketokohan dan pengalaman Wiranto cukup mumpuni dan pantas diperhitungkan Jokowi. Kendati berharap, dia tetap menyerahkan pilihan itu kepada Jokowi siapa yang akan digandeng di pilpres mendatang.

"Pak Wiranto sangat pantas dan pas mendampingi Pak Jokowi. Tetap diserahkan keputusannya kepada Pak Jokowi dan Pak Wiranto, kan juga ?harus rundingan dengan partai-partai yang berkoalisi," ungkapnya.

Tri menegaskan, walaupun Jokowi tidak memilih Wiranto untuk mendampinginya, Partai Hanura tidak akan mengubah pendirian untuk tidak mendukung Jokowi. Pasalnya sedari awal Hanura sudah berkomitmen mendukung dan memenangkan Jokowi menjadi presiden dua periode.

"Siapa pun nanti cawapresnya Pak Jokowi, Hanura akan tetap dukung Pak Jokowi. Hanura akan konsisten," pungkasnya.

Sementara itu, klaim didukung kadernya sebagai cawapres datang dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy. PPP berencana menggelar Musyawarah Nasional Alim Ulama pada April 2018 yang salah satu agendanya memberikan masukan nama calon wakil Presiden kepada Joko Widodo.

"Kami setiap kali turun selalu bertanya kepada ulama dan bertanya kepada konstituen, dan kami pada April akan melangsungkan munas alim ulama membahas tersebut," kata Romy.

Romy mengklaim kader PPP mendorongnya maju mendampingi Jokowi sebagai cawapres di Pemilu 2019. Namun, kata dia, sosok pendamping Jokowi di Pilpres 2019 ditentukan oleh konsolidasi partai politik pendukung. "Setiap kader pasti menginginkan kader terbaik partai duduk di puncak kepemimpinan nasional dan ketika saya turun pun mereka selalu meneriakkan itu," ujarnya.

Romy melanjutkan, para kiai dan alim ulama merekomendasikan agar Jokowi menggandeng cawapres dari kalangan santri. Pesan itu telah disampaikan Romy kepada Jokowi pada akhir 2017. "Kalau wakilnya dari kalangan santri menjadi tidak masuk akal kalau ada label-label yang selama ini diviralkan dan dialamatkan kepada beliau, tentang komunisme lalu pro RRC menjadi tidak masuk akal," ungkap Romy.

Sementara Partai Golkar mengaku belum membicarakan soal Cawapres untuk Jokowi. Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media Ace Hasan Syadzily menegaskan hingga kini partainya belum memutuskan apa akan mengusung Airlangga sebagai calon wakil presiden di 2019 bersama Jokowi. Golkar, lanjutnya menyerahkan sepenuhnya pemilihan wakil pada Jokowi. "Kami kembalikan kepada pak Jokowi," tandasnya.

Airlangga sendiri dalam kesempatan sebelumnya mengaku belum terpikirkan menjadi cawapres. Dia berdalih masih fokus meningkatkan elektabilitas partainya.

"Pertama itu tidak terpikirkan. Pertama kita kerja dulu dan kedua kita akan terus bekerja untuk rakyat dan kita akan meningkatkan elektabilitas partai Golkar dengan 3 program di mana program itu akan disampaikan juga oleh calon yang diusung oleh partai Golkar," kata Airlangga.(OL-3)