Pola Perlawanan Untuk Memberantas Narkoba Perlu Diubah

KASUS penyelundupan narkoba dalam jumlah besar yang masuk ke Tanah Air, khususnya melalui jalur perairan diprediksi masih terus terjadi. Hal tersebut lantaran pola perlawanan, seperti pencegahan dan pemberantasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga penegak hukum masih bersifat sporadis.

Ketua Umum Gerakan Nasional Anti Narkotika (Granat) Henry Yosodiningrat, menjelaskan sindikat narkotika internasional memiliki dua tujuan dalam menjalankan bisnis peredaran barang laknat, yaitu menghancurkan bangsa dengan cara konsepsional dan sistematis, serta mencari keuntungan yang sangat besar.

"Namun, kita malah melakukan perlawanan yang ternyata masih belum dengan cara-cara seperti mereka, konsepsional dan sistematis. Kita masih dengan cara perlawanan sporadis, itu persoalannya," ujar Henry, Sabtu (24/2).

Ia meyakini beberapa kasus pengungkapan penyelundupan narkoba masih memiliki keterkaitan meski para pelaku di level bawah tidak saling mengenal. Mereka diduga dikendalikan oleh satu sindikat yang sama, serta mungkin saja dalam realisasinya berdiri sendiri atau tidak berdiri sendiri.

Menurut dia, maraknya penyelundupan narkoba via laut juga dipengaruhi faktor minimnya personel di lapangan. Apalagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan garis pantai sepanjang 97 ribu kilometer, serta memiliki ratusan pelabuhan laut tentu sangat menyulitkan pengawasan.

"Terlepas dari itu semua saya mengapresiasi BNN, Polri, Bea dan Cukai, dan TNI AL yang telah menggagalkan aksi penyeludupan itu. Tetapi harapannya setiap pengungkapan dan penggagalan tolong jangan disebut nilainya, harus dilihat berapa juta nyawa yang diselamatkan."

Terpisah, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menambahkan aksi penyelundupan narkoba dalam jumlah besar melalui perairan harus dituntaskan. Solusi terbaik ialah menguatkan sinergitas antara BNN, Polri, dan TNI AL.

"Alasannya, pertama, jalur penyelundupan narkoba yang paling banyak dan dalam jumlah fantastis kan sudah teridentifikasi melalui laut. Kedua, kemampuan aparat BNN dan Polri untuk mengatasi penyelundupan via laut terbatas meski Polri punya Satuan (Direktorat) Polair," katanya.

Namun, imbuh dia, dengan realitas minimnya personel di BNN dan Polri, termasuk keterbatasan sarana dan prasarana, maka kerja sama dengan jajaran TNI AL menjadi sangat penting untuk dipertimbangkan. Keberadaan prajurit militer setidaknya dapat menambah kekuatan untuk menangkal masuknya narkoba via laut.

"Dengan kerja sama di atas maka semua kapal milik TNI AL bisa dimaksimalkan untuk sarana deteksi dini masuknya narkoba di seluruh wilayah Indonesia," pungkas Arsul. (OL-3)