Partai Ingin Instan, Indonesia Minim Negarawan

KADERISASI belum berjalan secara maksimal karena partai politik masih berpikir pragmatis.

Sikap pragmatis itu sangat disesalkan karena membuat konsolidasi demokrasi menjadi terhambat.

Indonesia pun terancam kekurangan jumlah negarawan.

Direktur Eksekutif Riset Indonesia Toto Sugiarto memprediksi kegagalan kaderisasi akan kembali terjadi menjelang Pemilu 2019.

Partai politik lebih memilih mengusung calon anggota legislatif bermodal kuat dan populer dari luar partai ketimbang kader sendiri.

"Partai seharusnya melahirkan para negarawan dan politisi yang melampaui diri mereka serta memikirkan bangsa dan negara. Faktanya, partai politik tidak melakukan kaderisasi secara baik dan melakukan cara-cara instan memenangi pemilu," ujar Toto saat dihubungi Media Indonesia, kemarin.

Ia pun menyayangkan langkah partai politik yang lebih memilih calon dengan kekuatan finansial.

Ketika nanti terpilih, para politikus akan mengejar kepentingan sesaat daripada jangka panjang. Masyarakat yang seharusnya dilayani kelak akan dilupakan begitu saja.

"Sekarang saja kita kekeringan negarawan, orang-orang yang memang dengan sepenuh jiwa berpolitik membaktikan diri untuk bangsa dan negara. Banyak sekarang anggota dewan yang tidak penuh waktu di DPR menyambi artis. Itu bukti hasil kaderisasi partai tidak memuaskan," ungkapnya.

Menurutnya, sudah sejak lama partai belum serius melakukan kaderisasi.

Hal itu semakin memburuk ketika reformasi. Partai politik seakan kehilangan cara untuk memiliki kader sendiri sehingga mesti berebut mencari orang yang punya popularitas dan finansial yang baik.

Partai politik ke depan harus mulai memikirkan bagaimana membangun kaderisasi yang baik karena, sambung dia, pada akhirnya sistem instan itu tidak berbuah baik untuk partai politik dan negara.

"Mereka (partai politik) seakan hanya seperti kendaraan untuk disewakan kepada siapa saja yang mampu dan menjadi batu loncatan. Hasilnya, di DPR setelah berhasil akan lupa kepada rakyat. Rakyat hanya disanjung ketika pemilu dan kampanye. Setelah itu, mereka lupa," paparnya.

Pertimbangan matang

Perhelatan pesta demokrasi memang diakui sebagai ajang mencari calon pemimpin berkualitas dan bukan sekadar memburu sirkulasi kekuasaan.

Apabila dalam realitasnya figur yang diusung bukan dari internal partai, itu semata-mata untuk memenuhi keinginan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Partai NasDem Johnny G Plate menuturkan pemilihan figur dari luar partai bukan semata-mata karena kegagalan proses kaderisasi.

NasDem harus menyerap keinginan konstituen, kompetensi dan integritas calon, serta memperhatikan pandangan daerah.

"Keinginan masyarakat setempat itu yang menjadi perhatian utama. Nah, banyak hal ini yang kemudian menjadi perhatian dan perlu konfirmasi ke masyarakat," ujar Plate.

Ia mencontohkan Pilkada 2018 yang memperlihatkan banyaknya kandidat dari eksternal partai politik pengusung.

Contohnya, bakal calon gubernur dan wakil gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak di Pilgub Jatim serta Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah di Pilgub Sumut.

Ia meyakini setiap partai politik pasti memperhatikan kader internal mereka.

Di sisi lain, partai politik juga membuka diri agar calon-calon terbaik di daerah berpeluang memimpin di daerah mereka.

"Pilkada harus menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Dengan itu, kita selalu membuka diri." (Gol/P-4)