Polemik Plt Gubernur, Mendagri Tunggu Jawaban Presiden

MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebut usulan perwira TNI/Polri menjadi pelaksana tugas (Plt) gubernur tetap dilanjutkan dan tinggal menunggu jawaban Presiden.

Tjahjo berkukuh keputusan menempatkan perwira penegak hukum menjadi Plt gubernur di daerah rawan Pilkada sudah tepat. Sebab, hal itu juga dimaksudkan agar keputusan strategis demi menjaga keamanan selama Pilkada bisa diambil dengan cepat.

"Sekarang sudah diajukan keppresnya, ini kan demi menjaga stabilitas daerah," kata Tjahjo di Kemendagri, Jumat (26/1).

Menurutnya alasan akan ada mobilisasi ASN atau terpolarisasinya ASN akibat Plt gubernur berasal dari perwira TNI/Polri pun tidak terbukti pada Pilkada tahun lalu.

Menurutnya saat itu ada perwira Polri ditetapkan sebagai Plt gubernur di Aceh, dan di Sulawesi Barat ada perwira aktif TNI, tidak ada mobilisasi ASN. Pilkada di kedua daerah itu berjalan lancar.

"Pada Pilkada lalu ada jenderal aktif, silakan buka. Tahun kemarin Aceh dan Sulbar aman. Ini memang perlu figur tepat supaya mudah berkoordinasi," ungkapnya.

Pihaknya pun berani menjamin bahwa apa yang diusulkan juga menjadi bagian dari tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengayom daerah untuk menjaga stabilitas keamanan daerah. Selain itu pada daerah Jawa Barat dan Sumatra Utara menurutnya kemungkinan terjadinya mobilisasi sangat minim karena waktu yang sempit saat antar-pergantian jabatan.

"Jabar mau main apa? Wong selesainya gubernur Jabar itu Juni. Sumut juga Juni, Pilkada Juni. Lha iya, gimana mau main. Kecuali sekarang diganti, orang boleh curiga. Mepet sekali kalau mau main. Lagipula sekarang juga profesional, saya minta izin tertulis pada Kapolri, pada Menkopolhukam untuk jabatan itu. Kan tidak mungkin saya lepas eselon 1, bisa kosong," ujarnya. (X-12)