Aksi Pecat Pengurus Hanura Menyebar di Daerah

KEMELUT DPP Partai Hanura menyebar di daerah. Saling pecat dan klaim terjadi antarpengurus di daerah.

Wakil Ketua DPD Partai Hanura Lampung Sukoyo di Bandar Lampung, kemarin, memaparkan surat pemecatan terhadap Ketua DPD Hanura Lampung Sri Widodo.

Menurut dia, pemecatan itu didasari surat SKEP/371/DPP-HANURA/I/2018 yang diteken Ketua Umum Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sekjen Herry Lontung Siregar per 21 Januari.

Menurut Sukoyo, Sri Widodo dianggap telah melanggar AD/ART dan keputusan partai. “DPP Hanura mengangkat anggota Dewan Pengurus Daerah (DPD) Andi Surya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Hanura Lampung dan Novellia Yulistin sebagai sekretaris,” ujar Sukoyo.

Selain itu, lanjut dia, seluruh DPC Partai Hanura di Lampung akan menggelar musyawarah daerah luar biasa (musdalub) untuk mengganti kepengurus­an DPD Lampung.

Menurut Sukoyo, pemecatan itu terkait dengan sikap Sri Widodo yang mengklaim DPC se-Lampung mengajukan mosi tidak percaya terhadap kepemimpinan OSO. Itu, imbuh dia, juga terkait dengan kehadiran Sri Widodo dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Hanura atau kubu Marsekal Madya (Purn) Daryatmo di Jakarta pada 18 Januari.

Sri Widodo menegaskan berada di kubu Daryatmo. Ia menganggap musdalub yang akan digelar untuk menggantikannya tidak sah dan tidak pernah ada.

Dia menegaskan keluarga besar Hanura di Lampung mengikuti Hanura di bawah kepemimpinan Daryatmo dan Sarifuddin Sudding sebagai sekretaris jenderal.

Ia pun mengaku akan tetap membuka komunikasi dengan kubu yang bertahan di bawah kepemimpinan OSO.

Dewan Kehormatan DPD Partai Hanura Bangka Belitung Haryadi membenarkan pemecatan juga terjadi terhadap Ketua DPD Hanura Bangka Belitung Alexander Fransiskus.

Dia mengaku menyesalkan pemecatan itu. Akan tetapi, dia harus melaksanakan perintah DPP Hanura. “Sekarang Koordinator Wilayah Sumatra Bagian Selatan Fauzi Amro menjadi plt ketua,” ungkap Haryadi.

Dalam waktu dekat, sambungnya, akan digelar musdalub untuk mengisi kepemimpinan di Babel. “Kawan-kawan DPC dan DPD tetap diakui oleh DPP. Hanya Alexander yang tidak berlaku lagi,” jelasnya.

Upayakan rekonsiliasi
Dualisme kepengurusan PPP di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) masih menyisakan persoalan meskipun pada 4 Desember 2017 Majelis Kasasi Mahkamah Agung (MA) telah menolak gugatan kubu Djan Faridz atas Romahurmuziy (Romi).

Pasalnya Ketua DPW PPP kubu Romi, Amin Zakaria, belum memegang kunci Kantor DPW PPP yang terletak di Jalan Tentara Rakyat Mataram. Kantor tersebut hingga sekarang masih diduduki kubu yang mengakui Ketua DPW PPP ialah M Yazid.

Namun, semua pihak menginginkan rekonsiliasi. “Secara hukum dan politik harus melakukan rekonsiliasi. Kami menginginkan PPP bisa eksis kembali,” kata Yazid.

Yazid menjelaskan rekonsiliasi itu bergantung pada hasil pertemuan dengan Romi yang dijadwalkan pada Februari. Ia menegaskan tidak ada syarat khusus atas rekonsiliasi. “Kami tidak ingin ada yang menang-menangan. Kami hanya berpikir menyelamatkan biduk PPP di DIY. Kita tidak mau PPP tinggal sejarah,” kata dia.

Amin Zakaria optimistis PPP mampu memecahkan berbagai persoalan yang ada. “Bagi PPP, selalu ada ruang dialog. Kami terbuka menerima siapa saja, termasuk yang berbeda pendapat untuk berdialog.” (RF/AT/LD/N-1)