Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
PILGUB di Jawa Tengah, kali ini terasa istimewa. Partai Demokrat menyerahkan mandatnya ke pasangan calon kepala daerah yang juga diusung oleh PDIP, yaitu Ganjar Pranowo-Gus Taj Yasin. Koalisi ini pun terasa spesial karena PDIP dan Partai Demokrat berada di satu kubu.
Para wartawan pun mengonfirmasi kepada Ketua Badan Pembinaan Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Partai Demokrat, Pramono Edhie Wibowo terkait koalisi Partai Demokrat dengan PDIP di Pilkada Jawa Tengah.
"Apakah tidak boleh berkoalisi dengan PDI Perjuangan, siapa yang melarang? Tidak ada pantangan bagi Partai Demokrat untuk berkoalisi dengan partai manapun, kecuali partai tersebut dilarang pemerintah. Inilah indahnya dinamika politik," kata Pramono Edhi diselingi tawa kala berbincang dangan rekan-rekan media usai membuka Musyawarah Cabang serentak Partai Demokrat DIY, di Gaia Hotel Yogyakarta, Senin (8/1) malam.
Ada anggapan, bersatunya Partai Demokrat dengan PDIP pada Pilkada Jawa Tengah mengindikasikan akan bersatunya kedua Parpol dalam Pilpres 2019. Pramono Edhi pun menegaskan, Pilpres dan Pileg masih lama. Saat ini Partainya sedang fokus untuk memenangkan Pilkada serentak 2018.
"Masih terlalu jauh kalau itu (berkoalisi mengusung Joko Widodo). Yang terpenting pilkada ini dahulu karena target Demokrat minimal menang di 35 persen dari seluruh daerah yang melaksanakan pilkada 2018," tegas dia.
Terkait dukungan dari Kader Partai Demokrat terhadap Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) agar maju dalam Pilpres 2019, menurut dia, silakan saja kader Partai Demokrat mempunyai aspirasi semacam itu.
"Kenapa tidak (kalau memungkinkan AHY maju dalam Pilpres). Itu tidak dilarang (AHY maju dalam Pilpres)," pungkas dia.(OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved