Kajian Ibu Kota Baru Rampung

BADAN Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menyerahkan kajian awal terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara kepada Presiden Joko Widodo pada Rabu (3/1).

Meski begitu, belum ada pembahasan terkait kajian tersebut di rapat kabinet, demikian pula dengan penjadwalan agenda pembahasan.

"Belum dibahas di dalam rapat kabinet, baik terbatas maupun rapat kabinet khusus, jadi belum ada informasi lanjutan," ujar Juru Bicara Presiden Johan Budi saat dimintai konfirmasi kemarin, seperti dilansir Metrotvnews.com.

Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro sebelumnya mengatakan biaya pemindahan ibu kota negara ke luar Jawa diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.

Bappenas juga akan mengembangkan skema pembiayaan dengan melibatkan pihak swasta sehingga tidak hanya bergantung kepada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kajian tahap awal mengenai pemindahan ibu kota negara itu masih berfokus kepada pemilihan lokasi yang mengerucut pada tiga kandidat, yaitu di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.

Salah satu daerah yang menjadi kandidat kuat pemindahan ibu kota negara yang sempat mencuat ialah Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Kota Palangkaraya juga sempat menjadi kandidat bagi ibu kota negara pada era pemerintahan Presiden Soekarno.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil menjelaskan mengenai aspek kecocokan tanah dalam kajian awal terkait dengan rencana pemindahan ibu kota negara.

Ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, kemarin, Sofyan mengatakan bahwa aspek kecocokan tanah itu menyangkut topografi, bukan daerah banjir, bukan daerah rawa, dan tersedia sumber air yang mencukupi.

"Jadi, dinilai aspek kecocokan sebuah kota di luar Jawa. Maka tidak semua tanah cocok, misalnya kalau hujan tidak banjir," ucap Sofyan Djalil. (Ant/P-1)