Headline
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Menkeu disebut tidak berwenang mengganti pejabat, terutama untuk eselon I dan II.
Kumpulan Berita DPR RI
MINIMNYA kader yang dinilai mumpuni baik dari segi kemampuan maupun ketokohan di daerah membuat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus menjaring tokoh dari luar partai untuk diusung di banyak wilayah pada Pilkada 2018.
Dampaknya, dalam Pilkada 2018 nantinya, Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan dari 135 daerah Pilkada yang akan diikuti PKS, hanya 20% daerah yang memiliki paslon dari kader PKS. Sementara sisanya sebanyak 80% paslon yang diusung berasal dari luar.
"Kami harus mengakui ketokohan kader di banyak wilayah memang minim. Sehingga harus melihat tokoh dari luar PKS yang bisa diusung dan memiliki visi dan misi yang sama. Tapi ada juga yang kami punya beberapa kader yang dominan di satu daerah sehingga justru bingung ingin mengusung yang mana," ungkap Sohibul di Hotel Bidakara, Kamis (4/1).
Ia melanjutkan, minimnya ketokohan itupun turut menjadi perhatian PKS. Menurutnya, bukan karena perkara lemahnya kaderisasi tetapi juga disebabkan giat dan sosialisasi di masyarakat yang harus lebih diaktifkan.
Sohibul menyebut, bila ditekuni betul pemeliharaan dan peningkatan prestasi kader di daerah, maka PKS bisa membalikkan keadaan dalam jangka panjang.
"Memang butuh waktu. Tapi kami harus tekuni betul sehingga mungkin 10 tahun sampai 15 tahun lagi bisa dibalik, jadi 80% yang maju itu kader dan sisanya dari luar," tukasnya.
PKS dalam Pilkada 2018 ini menargetkan untuk mengusung paslon kepala daerah di 135 daerah atau 80% dari total 171 daerah yang menyelenggarakan Pilkada.
Untuk pertama kalinya, PKS mengadakan konsolidasi akbar menghadapi Pilkada yang diselenggarakan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan hari ini. Konsolidasi ini pun menurut Sohibul bertujuan untuk menyamakan pemahaman bagi seluruh paslon yang akan diusung PKS dalam Pilkada.
"Karena ada 80% lebih yang dari luar, maka kegiatan ini perlu kami lakukan agar semangatnya sama, visi misinya sama dan pemahamannya dalam proses demokrasi ini sama," lanjutnya.
Pada Pilkada 2015, PKS menang di 50% daerah. Sementara itu pada Pilkada 2016, persentase kemenangan paslon yang didukung maupun diusung PKS meningkat menjadi 56%. Sohibul pun menyebut pada Pilkada tahun ini target kemenangan ditingkatkan menjadi 60%. Target kemenangan itupun khususnya dititiktumpukan pada daerah yang memiliki skala suara besar seperti Jawa Tengah, Jawa Timur dan Jawa Barat serta Sumatra Utara.
Menurut Sohibul, kemenangan demi kemenangan dalam Pilkada serentak gelombang ketiga ini penting untuk diraih karena momennya berdekatan dengan Pileg dan Pilpres 2019 yang akan diadakan secara serentak untuk pertama kalinya.
"Kontestasi di 2018 jadi penting karena sangat berdekatan dengan Pileg dan Pilpres. Sehingga, kami harus memanaskan mesin politik kami dari sekarang agar untuk menuju 2019 setidaknya akan jadi lebih mudah karena sudah panas duluan," ungkapnya.(OL-3)
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved