Elite Parpol Diminta tidak Mainkan Isu SARA

ELITE partai politik diminta untuk tidak menggunakan segala cara untuk memenangkan kandidatnya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada 2018), salah satunya menggunakan isu SARA.

Demikian disampaikan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Elite politik berhentilah berlaku menghalalkan segala cara untuk menang, baik itu menjual SARA dalam konteks agama atau hal lain, misalnya toleransi. Jadi, kuncinya ada di elite politik," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/12).

Lebih lanjut, Dahnil mengatakan bahwa masyarakat sebenarnya sudah terbiasa dengan berbagai perbedaan yang ada di masyarakat.

Namun, itu akan menjadi lain disikapi oleh masyarakat jika ada provokasi yang dilakukan oleh elite partai politik.

Adapun terkait langkah pencegahan Bawaslu agar SARA tidak merebak di Pilkada 2018, Dahnil menilai itu hanya bentuk pencegahan yang memang perlu dilakukan.

Namun, tegasnya, komitmen elite parpol untuk tidak menggunakan isu SARA jauh lebih penting.

Sebelumnya, anggota Bawaslu M Afifuddin mengatakan bahwa pihaknya pun berupaya untuk mencegah agar isu SARA tidak merebak.

Salah satunya dengan menggelar jambore lintas iman, yakni pertemuan dengan semua tokoh agama dan organisasi keagamaan.

Bawaslu meminta para pemuka agama untuk berkomitmen menolak kampanye isu SARA.

Hal senada diungkapkan mantan Ketua PP Muhammadiyah, Ahmad Syafii Marif.

Pria yang sering disapa Buya Syafii itu berharap isu SARA yang santer berhembus di pilkada Jakarta lalu tidak merembet ke daerah-daerah lain, salah satunya Jawa Barat.

"Virus jahatnya jangan sampai menular ke tempat lain. Mudah-mudahan orang Jawa Barat, orang Sunda, tidak ikut-ikutan seperti DKI Jakarta-lah," kata Buya Syafii seusai diskusi dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) terkait Mengatasi Kesenjangan Sosial di Indonesia yang juga dihadiri Alissa Wahid dan KH Imam Aziz di Resort Westlake, Rabu (3/1).

Bukan hanya Jawa Barat, Buya Syafii juga menilai wilayah pesisir Sumatra juga rawan diterpa isu SARA dalam Pilkada 2018.

Adapun menurut Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Munawaroh atau akrab disapa Alissa Wahid, Jawa Timur bagian Pasuruan dan Bangil juga tinggi potensi ujaran kebenciannya.

Alissa mengatakan pihaknya juga turut mengantisipasi munculnya perpecahan di masyarakat dengan membangun pertemuan kebangsaan lintas elemen agar lebih solid.

Suara persaudaraan dan kebangsaan harus lebih kuat daripada kebencian atas dasar kelompok.

"Kampanye kebangsaan online diperkuat karena serangan ideologi terhadap demokrasi banyak melalui online," pungkasnya. (Nur/AT/P-5)